Berita

Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky/Net

Dunia

Oposisi Ukraina Kibarkan Kampanye Pemakzulan Presiden Volodymyr Zelensky

RABU, 17 FEBRUARI 2021 | 06:01 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Proses pemakzulan terhadap presiden Ukraina terus berlangsung. Anggota parlemen dari Verkhovna Rada Ukraina telah memulai kampanye pengumpulan tanda tangan untuk mendakwa Volodymyr Zelensky.

Ilya Kiva, seorang anggota parlemen dari partai Platform Oposisi, For Life, pada Selasa (16/2) memposting foto yang menampilkan sembilan tanda tangan untuk mendukung kampanye tersebut.

"Kampanye pengumpulan tanda tangan untuk pemakzulan Presiden Zelensky telah dimulai di antara anggota parlemen," tulisnya Kiya di Telegram, seraya menambahkan peristiwa itu sebagai 'momen bersejarah, seperti dikutip dari Tass, Selasa.


Pemakzulan terhadap Zelensky telah dikobarkan oleh platform Oposisi For Life pada 4 Februari lalu menyusul  keputusan Zelensky yang mennjatuhkan sanksi kepada anggota parlemen partai Taras Kozak dan tiga saluran televisinya, 112 Ukraina, NewsOne, dan Zik.

Partai tersebut mengecam keputusan presiden sebagai 'anti-konstitusional dan ilegal'.

Undang-undang tentang prosedur pemakzulan mulai berlaku di Ukraina pada September 2019. Berdasarkan undang-undang tersebut, presiden dapat dicopot dari jabatannya jika terjadi pengkhianatan tingkat tinggi atau kejahatan lainnya. Anggota parlemen perlu mengumpulkan setidaknya 226 suara untuk memulai prosedur pemakzulan.

Setelah prosedur dimulai, komisi investigasi sementara akan dibentuk dalam waktu 30 hari untuk menyelidiki kasus yang disebut pengkhianatan tingkat tinggi itu. Keputusan akhir untuk mendakwa presiden diambil setelah mendapatkan setidaknya tiga perempat suara anggota parlemen Verkhovna Rada Ukraina.

Verkhovna Rada Ukraina, atau sering disebut sebagai Verkhovna Rada atau hanya Rada adalah parlemen unikameral Ukraina. Verkhovna Rada terdiri dari 450 deputi, yang dipimpin oleh seorang ketua

Juru bicara kepresidenan, Yulia Mendel menuding oposisi berupaya memprovokasi krisis di Ukraina.

Penutupan saluran 112, ZIK, dan Newsone pada hari Selasa merupakan 'pembalasan politik terhadap media kritis' yang mengarah kepada 'kediktatoran pribadi' di Ukraina, seperti yang disebutkan Rabinovich, seorang mantan maestro berita dan ketua bersama partai Platform Oposisi-Untuk Kehidupan, dalam pernyataannya pekan lalu.

Pada Rabu pekan lalu (3/2), Zelensky mengatakan dengan tegas bahwa kebebasan pers dan berekspresi tidak dalam bahaya apa pun di Ukraina.

Namun pernyataannya itu berbanding terbalik dengan keputusannya menutup tiga saluran televisi. Politisi menyoroti bahwa upayanya itu jelas menunjukkan bahwa ia miliki  kaitan dengan Rusia dan kerja sama dengan organisasi teroris.
Ukraina dan Rusia telah terlibat dalam sengketa wilayah berdarah di sepanjang perbatasan dan di daerah-daerah di timur Ukraina yang dikuasai oleh separatis pro-Rusia, yang oleh pemerintah Ukraina dianggap sebagai kelompok teroris.

Banyak yang beranggapan bahwa upaya memakzulkan Zelensky, seorang aktor televisi yang memenangkan kursi kepresidenan dengan telak pada tahun 2019, tidak akan semudah itu walau elektabilitasnya telah menurun drastis.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

UPDATE

Ekonom: Pertumbuhan Ekonomi Akhir Tahun 2025 Tidak Alamiah

Jumat, 26 Desember 2025 | 22:08

Lagu Natal Abadi, Mariah Carey Pecahkan Rekor Billboard

Jumat, 26 Desember 2025 | 21:46

Wakapolri Kirim 1.500 Personel Tambahan ke Lokasi Bencana Sumatera

Jumat, 26 Desember 2025 | 21:45

BNPB: 92,5 Persen Jalan Nasional Terdampak Bencana Sumatera Sudah Diperbaiki

Jumat, 26 Desember 2025 | 21:09

Penerapan KUHP Baru Menuntut Kesiapan Aparat Penegak Hukum

Jumat, 26 Desember 2025 | 20:37

Ancol dan TMII Diserbu Ribuan Pengunjung Selama Libur Nataru

Jumat, 26 Desember 2025 | 20:26

Kebijakan WFA Sukses Dongkrak Sektor Ritel

Jumat, 26 Desember 2025 | 19:56

Dua Warga Pendatang Yahukimo Dianiaya OTK saat Natal, Satu Tewas

Jumat, 26 Desember 2025 | 19:42

21 Wilayah Bencana Sumatera Berstatus Transisi Darurat

Jumat, 26 Desember 2025 | 19:32

Jangan Sampai Aceh jadi Daerah Operasi Militer Gegara Bendera GAM

Jumat, 26 Desember 2025 | 18:59

Selengkapnya