Berita

Presiden Joko Widodo/Net

Politik

Keinginan Jokowi Merevisi UU ITE Hanya Manis Di Mulut!

SELASA, 16 FEBRUARI 2021 | 15:30 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Pernyataan Presiden Joko Widodo yang meminta DPR RI untuk merevisi UU ITE dianggap hanya manis di mulut. Sebab, di era kepemimpinan Jokowi, sudah puluhan aktivis yang masuk bui karena mengkritik pemerintah atau dilaporkan anak buahnya.

Hal tersebut dikatakan pengamat politik dari LAWAN Institute, Muhammad Mualimin, melalui keterangannya yang diterima Kantor Berita RMOLJabar, Selasa (16/2).

"Zaman Soeharto pengkritik diculik dan ditembak. Di era Jokowi, UU ITE jadi alat membungkam kritikus. Tidak mungkin Jokowi serius merevisi UU ITE, sebab dia menikmati undang-undang ini jadi alat gebuk oposisi. Pidato kemarin pasti hanya manis di mulut!" kata Mualimin.

Menurut Mualimin, sudah terlalu banyak tokoh dan aktivis yang jadi tumbal dari UU ITE. Semua terjerat kasus yang mirip. Yaitu mengkritik di media sosial (Facebook, Twitter, Instagram, YouTube), lalu dilaporkan pendukung Jokowi. Atau polisi langsung menciduknya tanpa panggilan pemeriksaan terlebih dulu.

"Lihat saja kasus Mohammad Hisbun Payu di Solo, Syahganda Nainggolan, Jumhur Hidayat, atau Marco Kusumawijaya. Indonesia ini aneh, sudah susah cari makan dan pekerjaan, mengkritik pemerintah pun jadi aktivitas yang berbahaya," ujar Mualimin

"Sebagai presiden, Jokowi harus menerima pujian dan kritik sekaligus. Itu konsekuensi demokrasi. Terlihat konyol kalau Pemimpin hanya mau yang manis-manis saja," sindirnya.

Selain cacatnya penerapan UU ITE, papar Mualimin, rezim Jokowi seolah membuat barikade politik hukum yang menjamin buzzer pemerintah kebal hukum.

Hal itu bisa dilihat dalam kasus Abu Janda dan Denny Siregar yang kebal laporan sehingga bebas ngomong apapun asal tak menyerang Jokowi.

"Ada orang baru mencuit kritik saja, besoknya langsung ditangkap. Sedangkan Abu Janda dan Denny Siregar, dilaporkan 10 kalipun belum tentu diperiksa. Ini namanya diskriminasi hukum. Pasal hukumnya sama, tapi kalau yang diadukan buzzer pemerintah, laporan mengendap," pungkasnya.

Populer

Satu Generasi Rusak Di Tangan Nadiem Makarim, Pengamat: Aneh Jika Lolos Lagi Pada Reshuffle Jilid II

Sabtu, 10 April 2021 | 09:11

Kuat Dan Licin, KPK Diminta Segera Tangkap Haji Isam Dan Mukmin Gunawan

Sabtu, 10 April 2021 | 12:14

Moeldoko Dikabarkan Mundur Siang Ini, Begini Kata Orang Istana

Jumat, 09 April 2021 | 10:42

Isu Tiga Periode Luntur, Jokowi Diyakini Akan Banting Setir Jadi King Maker

Jumat, 09 April 2021 | 17:33

Reshuffle Di Depan Mata, Relawan Usulkan Lima Pembantu Jokowi Ini Dicopot

Sabtu, 10 April 2021 | 11:49

Rocky Gerung: Bocoran Bambang Brodjonegoro Menunjukkan Presiden Memang Cuma Petugas Partai

Selasa, 13 April 2021 | 12:50

Erdogan Marah Dijuluki Diktator, Turki Langsung Bekukan Pembelian Helikopter Dari Italia

Senin, 12 April 2021 | 08:45

UPDATE

Sandiaga Uno Target 23,8 Juta Pelaku Parekraf Divaksin Covid-19 Dalam Setahun

Minggu, 18 April 2021 | 11:32

Nadiem Minta PP 57/2021 Direvisi, Pimpinan Komisi X: Sungguh Sangat Tidak Teliti

Minggu, 18 April 2021 | 11:22

Makna Di Balik Simbol Dan Pesan Rahasia Ratu Elizabeth Saat Pemakaman Pangeran Philip

Minggu, 18 April 2021 | 11:19

Soal Larangan Mudik, Pakar Virologi: Masyarakat Harus Sadar Dan Pemerintah Tegas

Minggu, 18 April 2021 | 10:57

Pemuda Khonghucu Turut Mengecam Keras Penghinaan Jozeph Paul Zhang Pada Umat Islam

Minggu, 18 April 2021 | 10:43

Dukung Ukraina, Inggris Kirim Kapal Perang Ke Laut Hitam

Minggu, 18 April 2021 | 10:38

Andi Arief: Terserah Mau Ribut Vaksin Apa, Titah Raja Pembangunan Ibukota Jalan Terus

Minggu, 18 April 2021 | 10:27

IAEA Benarkan Iran Mulai Proses Pengayaan Nuklir Hingga 60 Persen

Minggu, 18 April 2021 | 10:00

Pemda Yang Tidak Tegakkan Larangan Mudik Patut Dikenai Sanksi

Minggu, 18 April 2021 | 09:57

Kondisi Keuangan Defisit, PKS Desak Pemerintah Batalkan Rencana Pindah Ibukota

Minggu, 18 April 2021 | 09:46

Selengkapnya