Berita

Pakar hukum tata negara, Refly Harun/Repro

Politik

Merasa Tidak Aman 100 Persen Mengkritik, Refly Harun Singgung Sikap Aparat Terhadap HRS Hingga Syahganda Nainggolan

SELASA, 16 FEBRUARI 2021 | 14:49 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo saat ini semakin membuat rakyat merasa tidak aman.

Hal itu seperti dirasakan oleh pakar hukum tata negara, Refly Harun dalam video yang diunggah di akun YouTubenya yang mengulas berita Kantor Berita Politik RMOL bertajuk "Rizal Ramli, SBY Dan JK Resah Karena Jokowi Menjerumuskan Demokrasi Indonesia".

"Kalau saya misalnya, ya terus terang saja tidak merasa secure 100 persen kalau melontarkan kritik," ujar Refly seperti dikutip Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (16/2).


Refly pun memberikan alasan pertamanya merasa tidak aman. Yaitu, karena perilaku negara yang memiliki aparat yang bisa mentersangkakan orang setiap saat.

Bahkan, kata Refly, aparat bisa menangkap dan menahan sebelum proses peradilan berlangsung untuk sebuah kesalahan yang dianggapnya tidak berat.

"Kalau kita mau jujur kan terjadi pada Habib Rizieq, terus sekarang ditambah lagi Habib Hanif, kemudian ditambah lagi Sobri Lubis, walaupun Habib Hanif dan Sobri Lubis bisa dikatakan karena terakhir dia ditahan dan sepertinya sudah mulai merupakan penahanan penuntut umum ya, Jaksa," jelas Refly.

Selain itu, ada pula pengkritik lainnya yang juga ditahan. Yaitu, Syahganda Nainggolan, Anton Permana, Jumhur Hidayat dan Gus Nur.

Karena kata Refly, keadaan lingkungan yang tidak kondusif bagi demokrasi diciptakan oleh pemerintah Presiden Jokowi.

"Saya mengatakan, mereka rasanya bukan orang-orang jahat yang rasanya pantas untuk ditangkap dan ditahan ya. Karena apa yang mereka sampaikan bukan kejahatan yang luar biasa sesungguhnya. Tapi, ya namanya tafsir bisa ditafsirkan menjadi sesuatu yang luar biasa karena subjektifitas penegak hukum," pungkasnya.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

KPK Usut Pemberian Rp3 Miliar dari Satori ke Rajiv Nasdem

Selasa, 30 Desember 2025 | 16:08

Rasio Polisi dan Masyarakat Tahun 2025 1:606

Selasa, 30 Desember 2025 | 16:02

Tilang Elektronik Efektif Tekan Pelanggaran dan Pungli Sepanjang 2025

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:58

Pimpinan DPR Bakal Bergantian Ngantor di Aceh Kawal Pemulihan

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:47

Menag dan Menko PMK Soroti Peran Strategis Pendidikan Islam

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:45

Jubir KPK: Tambang Dikelola Swasta Tak Masuk Lingkup Keuangan Negara

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:37

Posko Kesehatan BNI Hadir Mendukung Pemulihan Warga Terdampak Banjir Bandang Aceh

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:32

Berikut Kesimpulan Rakor Pemulihan Pascabencana DPR dan Pemerintah

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:27

SP3 Korupsi IUP Nikel di Konawe Utara Diterbitkan di Era Nawawi Pomolango

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:10

Trump ancam Hamas dan Iran usai Bertemu Netanyahu

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:04

Selengkapnya