Berita

Pakar hukum tata negara, Refly Harun/Repro

Politik

Merasa Tidak Aman 100 Persen Mengkritik, Refly Harun Singgung Sikap Aparat Terhadap HRS Hingga Syahganda Nainggolan

SELASA, 16 FEBRUARI 2021 | 14:49 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo saat ini semakin membuat rakyat merasa tidak aman.

Hal itu seperti dirasakan oleh pakar hukum tata negara, Refly Harun dalam video yang diunggah di akun YouTubenya yang mengulas berita Kantor Berita Politik RMOL bertajuk "Rizal Ramli, SBY Dan JK Resah Karena Jokowi Menjerumuskan Demokrasi Indonesia".

"Kalau saya misalnya, ya terus terang saja tidak merasa secure 100 persen kalau melontarkan kritik," ujar Refly seperti dikutip Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (16/2).


Refly pun memberikan alasan pertamanya merasa tidak aman. Yaitu, karena perilaku negara yang memiliki aparat yang bisa mentersangkakan orang setiap saat.

Bahkan, kata Refly, aparat bisa menangkap dan menahan sebelum proses peradilan berlangsung untuk sebuah kesalahan yang dianggapnya tidak berat.

"Kalau kita mau jujur kan terjadi pada Habib Rizieq, terus sekarang ditambah lagi Habib Hanif, kemudian ditambah lagi Sobri Lubis, walaupun Habib Hanif dan Sobri Lubis bisa dikatakan karena terakhir dia ditahan dan sepertinya sudah mulai merupakan penahanan penuntut umum ya, Jaksa," jelas Refly.

Selain itu, ada pula pengkritik lainnya yang juga ditahan. Yaitu, Syahganda Nainggolan, Anton Permana, Jumhur Hidayat dan Gus Nur.

Karena kata Refly, keadaan lingkungan yang tidak kondusif bagi demokrasi diciptakan oleh pemerintah Presiden Jokowi.

"Saya mengatakan, mereka rasanya bukan orang-orang jahat yang rasanya pantas untuk ditangkap dan ditahan ya. Karena apa yang mereka sampaikan bukan kejahatan yang luar biasa sesungguhnya. Tapi, ya namanya tafsir bisa ditafsirkan menjadi sesuatu yang luar biasa karena subjektifitas penegak hukum," pungkasnya.

Populer

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

TNI Tegas dalam Kasus Andrie Yunus, Beda dengan Polri

Sabtu, 21 Maret 2026 | 05:03

Polisi Diminta Profesional Tangani Kasus VCS Bupati Lima Puluh Kota

Jumat, 20 Maret 2026 | 00:50

Pertemuan Megawati-Prabowo Menjungkirbalikkan Banyak Prediksi

Sabtu, 21 Maret 2026 | 04:12

UPDATE

KH Sholeh Darat Diusulkan jadi Pahlawan Nasional

Senin, 30 Maret 2026 | 05:59

Pentingnya Disiplin Informasi dalam KUHP Baru

Senin, 30 Maret 2026 | 05:43

Dikenal Warga sebagai Orang Baik, Pegawai Ayam Geprek Ditemukan Tewas

Senin, 30 Maret 2026 | 05:16

Aburizal Bakrie Kenang Juwono Sudarsono sebagai Putra Terbaik Bangsa

Senin, 30 Maret 2026 | 04:57

Mitra MBG Jangan Coba-coba Markup Harga Bahan Baku

Senin, 30 Maret 2026 | 04:40

Ikrar Setia ke NKRI

Senin, 30 Maret 2026 | 04:23

Pertamina Fasilitasi Pemudik Balik ke Jakarta dengan Lancar

Senin, 30 Maret 2026 | 03:59

Merajut Hubungan Sipil-Militer

Senin, 30 Maret 2026 | 03:50

Hadapi Bulgaria, Timnas Indonesia Bakal Tertolong Dukungan Suporter

Senin, 30 Maret 2026 | 03:27

BGN Dorong Penguatan Ekosistem Peternakan Demi Serap Lapangan Kerja

Senin, 30 Maret 2026 | 02:59

Selengkapnya