Pakar: Indonesia Harus Memimpin Lingkungan Yang Kondusif Untuk Tumbuhnya Demokrasi Di Myanmar

Masalah yang terjadi di Myanmar saat ini jangan dianggap sebagai masalah internal. Pakar hubungan Internasional Dinna Prapto Raharja mengatakan, sudah saatnya untuk memajukan solidaritas di antara negara-negara demokrasi. Bukan melalui sanksi dan tekanan, tetapi melalui penjangkauan kepada para aktivis demokrasi dan masyarakat sipil.

"Myanmar sebagai negara demokrasi di masa depan adalah kenyataan yang tak terhindarkan. Sejarah perjuangan rakyat Myanmar untuk menyuarakan pendapat politik yang beragam dan berbicara melalui pemilu adalah pedoman kami untuk tidak menerima gejolak sosial dan kudeta militer saat ini sebagai urusan Myanmar belaka," ujar Dinna dalam keterangan tertulisnya yang diterima Kantor Berita Politik RMOL, Senin (15/2).

“Indonesia sebagai negara demokrasi dan salah satu pemprakarsa penanaman prinsip demokrasi dan hak asasi manusia di dalam ASEAN harus terdepan dalam menciptakan kawasan yang kondusif bagi tumbuhnya bayi demokrasi di Myanmar,” demikian menurut Wakil Indonesia untuk Komisi Antar Pemerintah ASEAN untuk Hak Asasi Manusia (AICHR) 2016-2018 ini.

Myanmar yang berdemokrasi akan memudahkan pencapaian kebijakan luar negeri Indonesia yang ingin memajukan perdagangan yang adil dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Ia mengungkapkan bahwa tindakan prosedural dalam ASEAN tidak akan berbuah sesuai harapan tanpa adanya dukungan gerakan dari pemimpin yang inspiratif.

"Saya mengimbau Presiden Joko Widodo, ikon demokrasi di Indonesia, untuk menjadi salah satu pemimpin inspiratif yang membantu mengubah kekerasan menjadi perdamaian, keraguan menjadi keyakinan bahwa demokrasi dan penghormatan terhadap hak asasi manusia adalah sistem politik terbaik untuk Myanmar," ujar Dinna.