Berita

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Kurnia Ramadhana/Net

Hukum

Kasus Bansos Mentok Di Juliari Batubara, ICW Desak Dewas KPK Beri Pengawasan Ketat

SENIN, 15 FEBRUARI 2021 | 11:17 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Penyelidikan kasus dugaan korupsi bantuan sosial (bansos) jangan sampai hanya mengarah kepada mantan Menteri Sosial, Juliari Peter Batubara (JPB).

Untuk itu, Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus turun mengawasi langsung jalannya proses hukum yang diduga ikut melibatkan sejumlah politisi di DPR RI.

"Jangan sampai ada oknum-oknum di internal KPK, entah itu pimpinan, deputi, ataupun direktur, yang berupaya ingin melokalisir penanganan perkara dugaan korupsi pengadaan paket sembako di Kementerian Sosial berhenti hanya pada mantan Menteri Sosial, Juliari Batubara," ujar Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Kurnia Ramadhana, kepada wartawan, Senin (15/2).

Karena, Kurnia menilai, hingga saat ini KPK terlihat enggan untuk memanggil beberapa orang yang diduga memiliki pengetahuan terkait perkara korupsi bansos ini.

Salah satunya adalah politikus PDIP, Ihsan Yunus, yang baru sekali dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi pada Rabu (27/1). Itu pun Ihsan tidak hadir dengan alasan surat panggilan belum diterima.

Apalagi, penyidik KPK pun hingga saat ini belum kembali memeriksa Ihsan Yunus sebagai saksi.

"Terutama oknum-oknum politisi yang selama ini santer diberitakan media," tegas Kurnia.

Menurut ICW, terdapat satu hal penting yang harus didalami dan dikembangkan oleh KPK. Yaitu, terkait apa yang mendasari Kemensos memberikan paket sembako pada korporasi-korporasi tertentu.

"Sebab, berdasarkan regulasi LKPP, penunjukan langsung dalam keadaan darurat dapat dibenarkan jika korporasi tersebut pernah terlibat dalam pengadaan pemerintah dengan produk barang atau jasa yang sama. Berdasarkan pengamatan ICW, ada beberapa korporasi yang baru berdiri kemudian langsung mendapatkan proyek sembako dari Kemensos," jelas Kurnia.

"Bukankah itu sebuah kejanggalan yang mesti ditelusuri lebih lanjut? Apakah ada unsur nepotisme karena mereka memiliki kedekatan tertentu dengan Juliari?" sambung Kurnia.

Dengan demikian, masih kata Kurnia, ICW meminta kepada Dewan Pengawas (Dewas) KPK untuk mengawasi secara ketat penanganan perkara bansos.

"Jangan sampai ada upaya-upaya sistematis atau intervensi dari internal KPK yang berusaha menggagalkan kerja tim penyidik," pungkasnya.

Populer

PDIP: Daripada Beli Peternakan Di Belgia, Erick Thohir Sebaiknya Kelola BPTUHPT Padang Mengatas

Senin, 19 April 2021 | 14:47

Polisi Korea Selatan Tangkap Alumni ITB, Tersangkut Kasus Transaksi Elektronik

Senin, 19 April 2021 | 19:19

Rocky Gerung: Bocoran Bambang Brodjonegoro Menunjukkan Presiden Memang Cuma Petugas Partai

Selasa, 13 April 2021 | 12:50

Natalius Pigai: Sejak Dilantik Jubir Presiden, Baru Kali Ini Komentar Fadjroel Terbaik

Senin, 19 April 2021 | 00:38

Erdogan Marah Dijuluki Diktator, Turki Langsung Bekukan Pembelian Helikopter Dari Italia

Senin, 12 April 2021 | 08:45

Pilih Jalur PTUN Terkait Demokrat, Moeldoko Diprediksi Akan Temui Jalan Buntu

Sabtu, 17 April 2021 | 19:42

Soal Perkara Habib Rizieq, Untung Pandemi, Kalau Tidak Masyarakat Sudah Tumpah Karena Marah

Sabtu, 17 April 2021 | 22:14

UPDATE

Turki Bersedia Bersahabat Dengan Mesir, Tapi Tetap Tak Terima Ikhwanul Muslimin Dicap Kelompok Teroris

Kamis, 22 April 2021 | 06:29

Putin: Siapa Pun Yang Memprovokasi Rusia Dan Melewati Garis Merah, Dia Akan Menyesal

Kamis, 22 April 2021 | 06:12

Polemik Vaksin Nusantara, Melki Laka Lena: Komunikasi Peneliti Dan BPOM Enggak Jalan

Kamis, 22 April 2021 | 06:01

Pesimistis Rizal Ramli, Cita-cita Indonesia Bebas Krisis Mustahil Karena Menteri Keuangan Terbalik

Kamis, 22 April 2021 | 05:41

Dibanding Menteri Lain, Airlangga Paling Loyal Kepada Presiden Jokowi

Kamis, 22 April 2021 | 05:15

Dahlan Iskan: Bapaknya Vaksin Nusantara Itu AS, Ibunya Indonesia

Kamis, 22 April 2021 | 04:43

Tumbuh 20 Persen

Kamis, 22 April 2021 | 04:30

Adhie Massardi: Erick Thohir Cukup Bersihkan Orang-orang Islamophobia Di BUMN Sebagai Kado Lebaran Terindah

Kamis, 22 April 2021 | 04:08

Ada Skenario Untuk Memecah Umat Islam Di Balik Tingkah Jozeph Paul Zhang

Kamis, 22 April 2021 | 03:26

Dugaan Korupsi Dana Ponpes, Kejati Diminta Fokus Periksa Pejabat Biro Kesra Dan Presidium FSPP

Kamis, 22 April 2021 | 02:35

Selengkapnya