Berita

Mantan Wakil Presiden M. Jusuf Kalla/Net

Politik

Kritik Keras JK Menandakan Ada Yang Berubah Dari Jokowi

SENIN, 15 FEBRUARI 2021 | 09:49 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pernyataan mantan Wakil Presiden M. Jusuf Kalla kepada Presiden Joko Widodo terkait kebebasan berpendapat berujung penangkapan, adalah sebuah kritikan keras.

JK secara simbolis ingin menegur Presiden Jokowi terutama cara-cara yang digunakannya dalam menangani para pengkritik.

"Kritikan keras JK ini juga menandai, adanya keheranan JK yang seolah menyatakan ada yang berubah dalam cara Presiden dalam mendengar kritik publik," kata Direktur Eksekutif Lingkar Madani (Lima) untuk Indonesia, Ray Rangkuti saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Senin (15/2).


JK adalah mantan wapres priode pertama Jokowi. Sedikit banyak cara, geliat dan sikap Jokowi sudah dapat dipahami oleh JK.

"Pernyataan JK ini juga memperlihatkan keheranan beliau akan situasi yang berubah itu. Mengapa sikap kritis begitu cepat dipolisikan, dan polisi juga terlihat begitu cepat memprosesnya," ucap Ray.

Mantan Wapres JK sebelumnya mengomentari keinginan Presiden Jokowi yang minta dikritik oleh masyarakat. Namun, JK berpandangan bahwa pernyataan Jokowi tersebut seperti tidak berbanding lurus dengan kenyataanya.

JK lantas menyebut kritik dari masyarakat acap kali berujung pelaporan ke pihak Kepolisian.

"Beberapa hari lalu Bapak Presiden mengumumkan silakan kritik pemerintah. Tentu banyak yang ingin melihatnya bagaimana caranya mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi?" kata JK saat menjadi pembicara diskusi 'Mimbar Demokrasi Kebangsaan' yang digelar PKS, Jumat malam (12/2).

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

Pengusaha Keberatan Masa Kerja Karyawan Kontrak Dipangkas jadi Empat Tahun

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:20

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

UPDATE

Perlindungan Orang Utan Kalimantan dari Karhutla Terus Diperkuat

Rabu, 14 Oktober 2026 | 03:43

Benarkah Hari Kliwon Lebih Rawan Kecelakaan?

Rabu, 14 Oktober 2026 | 03:17

Lindungi Kehidupan Nelayan, KKP Segel Tambak Udang Tak Berizin di Karimunjawa

Rabu, 14 Oktober 2026 | 02:46

Pasis Dikreg Seskoad Peroleh Doktrin Kepemimpinan dari Wapang TNI

Rabu, 14 Oktober 2026 | 02:20

Dampak MBG Bikin Konsumsi Protein Anak Naik hingga Hampir 80 Persen

Rabu, 14 Oktober 2026 | 01:57

Ekonomi Biru Dijaga, Nelayan Disejahterakan

Rabu, 14 Oktober 2026 | 01:40

Peradi Profesional Dukung Langkah Presiden Bersih-bersih Mafia Tambang

Rabu, 14 Oktober 2026 | 01:16

DPR Minta PLN Percepat Pemulihan Listrik di Batam-Bintan

Rabu, 14 Oktober 2026 | 00:59

Staf Ahli Kapolri Pastikan Penanganan Maksimal Kabut Asap di Kalteng

Rabu, 14 Oktober 2026 | 00:43

Kepala BRAN dan Menteri PKP Bidik Percepatan Lahan untuk Rumah Rakyat

Rabu, 14 Oktober 2026 | 00:20

Selengkapnya