Berita

Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla/Net

Politik

PKB: Pak JK, Tolong Katakan Dengan Jujur Apa Yang Sebenarnya Terjadi?

MINGGU, 14 FEBRUARI 2021 | 16:28 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Tenaga ahli presiden, Ade Irfan Pulungan baru-baru ini menuding mantan wakil presiden Jusuf Kalla telah memprovokasi masyarakat lantaran menanyakan bagaimana cara mengkritik pemerintah agar tidak ditangkap polisi.

Anggota Komisi III DPR RI Jazilul Fawaid mengatakan apa yang disampaikan Ade Irfan Pulungan bisa jadi benar.

Jazilul pun meminta Jusuf Kalla untuk jujur terhadap kondisi bangsa hingga tak tahu cara mengkritisi pemerintah.


“Hemat saya, mungkin saja itu benar, tapi Pak JK tolong katakan dengan jujur apa yang sebenarnya terjadi kok sampai tidak tahu cara mengkritik,” kata Jazilul kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (14/2).

Pihaknya juga meminta Jusuf Kalla untuk membuktikan jika pemerintah menggunakan hukum untuk menutup mulut para pengkritiknya.

“Buktikan juga bila pemerintah ini menggunakan jerat hukum untuk para pengkritik,” tekannya.

Wakil Ketua MPR RI mengingatkan kepada Jusuf Kalla bahwa saat ini Indonesia tengah menghadapi krisis akibat pandemi Covid-19. Sehingga dibutuhkan kesejukan dalam berpikir dan kritik yang membangun bukan kegaduhan.

“Pemerintah dan kita semua sedang menghadapi krisis, kita perlu kebersamaan dan solusi untuk menghadapi krisis ini, baik dalam bentuk konsep, nasehat dan kritik,” tandasnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya