Berita

Iwan Fals/Net

Politik

JK Pertanyakan Cara Mengkritik Pemerintah Tanpa Dipanggil Polisi, Iwan Fals: Lha Iya Ya...

MINGGU, 14 FEBRUARI 2021 | 03:58 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Musisi legendaris Virgiawan Listanto alias Iwan Fals merespons pernyataan eks Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) yang mempertanyakan soal bagaimana cara masyarakat mengkritik Presiden tapi tak ditangkap polisi.

Respons pelantun lagu "Bongkar" tersebut diunggah melalui akun Twitter pribadinya @iwanfals yang dikutip Redaksi, Sabtu (13/2).

"lha iya ya, bagaimana ya pak," tulis Iwan Fals.


Cuitan Iwan Fals itu pun langsung diserbu warganet.

Ada bermacam solusi yang ditawarkan warganet terkait cara aman mengkritik pemerintah tanpa khawatir berurusan dengan aparat kepolisian.

"Pake kromo inggil..., lues.. Santun..., pelaaan buanget..., sampe ngantuk dengerinnya... Pasti enggak akan ada yang laporin ke polisi... Ya kan... Gitu kan maunya... Hayoooo," tulis akun @oykzch.

"Mungkin kritik nya dalam hati aja pak JK yang terhormat," komentar akun @mamantripaba.

"Caranya ke kantor polisi dl ...lapor kalau mau kritik pemerintah..kalau sudah diberi ijin, baru boleh kritik..gitu kali ya...," sambung akun @ayinguda.

Seperti dilaporkan Kantor Berita Politik RMOL, Jusuf Kalla angkat bicara soal keinginan pemerintah untuk dikritik oleh masyarakat. Lantas JK bertanya bagaimana cara menyampaikan kritik namun aman dari panggilan pihak Kepolisian.

"Beberapa hari lalu Bapak Presiden mengumumkan silakan kritik pemerintah. Tentu banyak yang ingin melihatnya bagaimana caranya mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi?" kata JK saat menjadi pembicara di acara 'Mimbar Demokrasi Kebangsaan' yang digelar Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Jumat malam (12/2).

Menurut dia dalam pelaksanaan demokrasi yang baik dibutuhkan kontrol terhadap pelaksanaan pemerintahan. Ia pun meminta PKS, sebagai partai oposisi, agar melaksanakan kewajiban untuk mengawasi pemerintahan.

"Tanpa ada kontrol, demokrasi tidak berjalan," ucapnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

MAKI Heran KPK Tak Kunjung Tahan Tersangka Korupsi CSR BI

Selasa, 13 Januari 2026 | 20:11

Keadilan pada Demokrasi yang Direnggut

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:54

Program MBG Tetap Harus Diperketat Meski Kasus Keracunan Menurun

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:51

Oegroseno: Polisi Tidak Bisa Nyatakan Ijazah Jokowi Asli atau Palsu

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:48

Ketum PBMI Ngadep Menpora Persiapkan SEA Games Malaysia

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:41

Sekolah Rakyat Simbol Keadilan Sosial

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:41

110 Siswa Lemhannas Siap Digembleng Selama Lima Bulan

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:30

PBNU Bantah Terima Aliran Uang Korupsi Kuota Haji

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:08

Demokrat Tidak Ambil Pusing Sikap PDIP Tolak Pilkada Via DPRD

Selasa, 13 Januari 2026 | 18:57

Amankan BBE-Uang, Ini 2 Kantor DJP yang Digeledah KPK

Selasa, 13 Januari 2026 | 18:40

Selengkapnya