Berita

Mantan Ketua Umum Generasi Muda Buddhis Indonesia (Gemabudhi), Lieus Sungkharisma/Net

Politik

Din Syamsuddin Dituduh Radikal, Lieus Sungkharisma: Ngawur Dan Menyesatkan!

MINGGU, 14 FEBRUARI 2021 | 02:09 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Pelaporan yang dilakukan Gerakan Anti Radikalisme (GAR ITB) atas Din Syamsuddin yang dinilai radikal justru menuai kritik keras dari berbagai pihak.

Salah satunya adalah dari Mantan Ketua Umum Generasi Muda Buddhis Indonesia (Gemabudhi), Lieus Sungkharisma. Menurut Lieus, tuduhan radikalisme kepada Prof Din Syamsuddin sangat ngawur dan salah alamat.

"Tuduhan oleh GAR itu bahkan cenderung menyesatkan," tegas Lieus kepada wartawan, Sabtu (13/2).


Ditambahkan Lieus, ia tidak tahu apa dan siapa di balik GAR. Ia juga tak tahu apa motivasi GAR membuat pengaduan soal radikalisme terhadap Din Syamsuddin.

"Yang jelas, dengan melontarkan tuduhan seperti itu lalu melaporkan Prof Din Syamsuddin ke KASN, GAR ITB malah membuat suasana politik makin gaduh," katanya.

Dijelaskan Lieus, sebagai orang yang pernah sama-sama bergerak dalam aktivitas kepemudaaan semasa aktif di KNPI, tuduhan radikalisme oleh GAR ITB ke Din Syamsuddin jelas salah alamat dan tidak berdasar.

"Justru GAR ini yang mestinya diperiksa lebih dulu oleh aparat kepolisian karena tuduhan dan laporannya itu justru berpotesi mengancam stabilitas keamanan nasional,” ujar Lieus.

Menurut aktivis Tionghoa ini, sebagai tokoh yang sudah berkiprah di Muhammadiyah baik ketika memimpin Organisasi Pemuda Muhammadiyah, ketika di KNPI, maupun saat menjabat Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin adalah pribadi yang sangat cinta NKRI dan Pancasila.

"Jadi tuduhan radikal itu sangat mengada-ada. Saya malah curiga ada agenda terselubung di balik tuduhan GAR itu. Bisa saja tuduhan itu sengaja dilontarkan agar konsentrasi bangsa ini untuk menghadapi pandemik Covid-19 terpecah sehingga kondisi sosial politik dalam negeri makin tak kondusif," tuturnya.

Lebih lanjut Lieus kembali menegaskan, tuduhan radikal yang dialamatkan kepada mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah itu selain membuat gaduh, juga berpotensi mengusik hubungan Persyarikatan Muhammadiyah dengan pemerintah yang selama ini cukup harmonis.

“Harus diingat, kontribusi Muhammadiyah kepada NKRI adalah fakta. Terutama melalui lembaga-lembaga Pendidikan yang didirikannya di seluruh penjuru Negeri," kata mantan Ketua DPP AMPI ini.

Jadi, tambah Lieus lagi, dengan semua fakta-fakta tentang gerakan Muhammadiyah dalam menyelamatkan dan mencerdaskan anak bangsa, bagaimana mungkin ada tokohnya yang tiba-tiba dituduh radikal?

Oleh karena itu, sebagai warga negara dan mantan Ketua Umum Gemabudhi, Lieus mendesak GAR ITB mencabut laporannya dan segera meminta maaf kepada Prof Din Syamsuddin.

"Ingat, Prof Din Syamsuddin itu bukan sekadar tokoh Muhammadiyah, tapi dia juga Ulama dan sudah menunjukkan kontribusi yang nyata bagi pembangunan bangsa dan negara ini," tegas Lieus.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

MAKI Heran KPK Tak Kunjung Tahan Tersangka Korupsi CSR BI

Selasa, 13 Januari 2026 | 20:11

Keadilan pada Demokrasi yang Direnggut

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:54

Program MBG Tetap Harus Diperketat Meski Kasus Keracunan Menurun

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:51

Oegroseno: Polisi Tidak Bisa Nyatakan Ijazah Jokowi Asli atau Palsu

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:48

Ketum PBMI Ngadep Menpora Persiapkan SEA Games Malaysia

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:41

Sekolah Rakyat Simbol Keadilan Sosial

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:41

110 Siswa Lemhannas Siap Digembleng Selama Lima Bulan

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:30

PBNU Bantah Terima Aliran Uang Korupsi Kuota Haji

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:08

Demokrat Tidak Ambil Pusing Sikap PDIP Tolak Pilkada Via DPRD

Selasa, 13 Januari 2026 | 18:57

Amankan BBE-Uang, Ini 2 Kantor DJP yang Digeledah KPK

Selasa, 13 Januari 2026 | 18:40

Selengkapnya