Berita

Deputi Balitbang DPP Partai Demokrat Syahrial Nasution/Net

Politik

Komentari Keluhan JK, Balitbang Demokrat: Semestinya Polri Tahu Diri

SABTU, 13 FEBRUARI 2021 | 13:59 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pernyataan bernada kritik dari mantan Wakil Presiden M. Jusuf Kalla terkait kebebasan berpendapat kerap berujung penangkapan, terus menuai reaksi beragam dari berbagai kalangan.

Deputi Balitbang DPP Partai Demokrat Syahrial Nasution menanggapai ketikan JK terkait masa depan demokrasi terutama mengenai kebebasan berpendapat dan berekspresi.

"Akhirnya, mantan Wapres RI pun ikut komplain dengan masa depan demokrasi kebebasan berpendapat dan berekspresi," kata Syahrial Nasution dalam cuitan akun Twitter pribadinya @syahrial_nst, Sabtu (13/2).

Menurut Syahrial, apabila pemerintah membantah sikapnya yang antikritik tersebut, seharusnya Polri berbenah. Terutama berkaitan dengan tindakan dari institusi penegak hukum yang notabene adalah produk reformasi.

"Kalau pemerintah membantah antikritik, mestinya Polri yang mencoba tahu diri. Karena pimpinan Polri saat ini, produk reformasi buah pemisahan dari ABRI. Perjuangan demokrasi!" pungkasnya.

Mantan Wapres JK sebelumnya mengomentari keinginan Presiden Jokowi yang minta dikritik oleh masyarakat. Namun, JK berpandangan pernyataan tersebut seperti tidak berbanding lurus dengan kenyataanya.

JK lantas menyebut kritik dari masyarakat acap kali berujung pelaporan ke pihak Kepolisian.

"Beberapa hari lalu Bapak Presiden mengumumkan silakan kritik pemerintah. Tentu banyak yang ingin melihatnya bagaimana caranya mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi?" kata JK saat menjadi pembicara di acara 'Mimbar Demokrasi Kebangsaan' yang digelar PKS, Jumat malam (12/2).

Populer

KPK Ancam Pidana Dokter RSUD Sidoarjo Barat kalau Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Jumat, 19 April 2024 | 19:58

Ini Kronologi Perkelahian Anggota Brimob Vs TNI AL di Sorong

Minggu, 14 April 2024 | 21:59

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Resmi Tersangka KPK

Selasa, 16 April 2024 | 07:08

Rusia Pakai Rudal Siluman Rahasia untuk Bombardir Infrastruktur Energi Ukraina

Jumat, 12 April 2024 | 16:58

Pemberontak Menang, Pasukan Junta Ngacir Keluar Perbatasan Myawaddy

Kamis, 11 April 2024 | 19:15

Megawati Peringatkan Bakal Terjadi Guncangan Politik Setelah Jokowi Jadi Malin Kundang

Kamis, 11 April 2024 | 18:23

Tim Kecil Dibentuk, Partai Negoro Bersiap Unjuk Gigi

Senin, 15 April 2024 | 18:59

UPDATE

Bey Machmudin: Prioritas Penjabat Adalah Kepentingan Rakyat

Sabtu, 20 April 2024 | 19:53

Perketat Skrining, Hanya Calhaj Sehat Berangkat ke Tanah Suci

Sabtu, 20 April 2024 | 19:26

Gerindra Masih Kaji Figur Internal untuk Pilkada Pesawaran

Sabtu, 20 April 2024 | 18:52

Punya Catatan Buruk, Pengamat: Suharto Tak Layak Jadi Wakil Ketua MA

Sabtu, 20 April 2024 | 18:24

Jelang Putusan PHPU Pilpres 2024, Refly Harun Yakin Hakim MK Sedang Diintervensi

Sabtu, 20 April 2024 | 17:35

Diduga Buat Laporan Kampanye Fiktif, Partai Nasdem Kabupaten Lingga Terancam Diskualifikasi

Sabtu, 20 April 2024 | 17:31

Panglima TNI dan Kapolri Siap Amankan WWF ke 10 di Bali

Sabtu, 20 April 2024 | 17:18

Tim Hukum Ganjar-Mahfud: Selamatkan Indonesia, MK Harus Kabulkan Petitum Paslon 03

Sabtu, 20 April 2024 | 16:53

Jelang Putusan MK, Tim Hukum Paslon 01 dan 03 Gelar Diskusi Publik

Sabtu, 20 April 2024 | 16:14

Keliru Berantas Judi Online, Pemerintah Hanya Tutup Situsnya tapi Pelaku Dibiarkan Berkeliaran

Sabtu, 20 April 2024 | 15:51

Selengkapnya