Berita

Presiden Joko Widodo (kiri) dan mantan Wakil Presiden M. Jusuf Kalla/Net

Politik

Kritik Bisa Berujung Penjara, Inisiator #2019GantiPresiden: Pernyataan Pak JK Sangat Beralasan

SABTU, 13 FEBRUARI 2021 | 12:38 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pernyataan bernada kritik dari mantan Wakil Presiden M. Jusuf Kalla terkait kebebasan berpendapat yang kerap berujung penangkapan, adalah sangat beralasan.

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengatakan berdasarkan hasil sejumlah survei dinyatakan terjadi kenaikan rasa takut masyarakat untuk mengemukakan pendapatnya. Hal itu ditandai dengan turunnya indeks demokrasi Indonesia.

"Survei menyatakan ada kenaikan rasa takut menyatakan pendapat saat ini. Jika digabung dengan turunnya Indeks Demokrasi di Indonesia, pernyataan Pak JK beralasan," ujar Mardani kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (13/2).


Menurut inisiator #2019GantiPresiden ini, pemerintah perlu merevisi UU ITE khususnya pasal-pasal yang dianggap pasal 'karet'. Selanjutnya, pemerintah juga diharapkan bisa mengedepankan edukasi dan literasi.

"Jangan justru ada kesan menggunakan para buzzer. Ini justru memperburuk persepsi di masyarakat," pungkas Mardani, anggota DPR.

Mantan Wapres dua periode JK sebelumnya mengomentari keinginan Presiden Jokowi yang minta dikritik oleh masyarakat. Namun, JK berpandangan pernyataan tersebut seperti tidak berbanding lurus dengan kenyataanya.

JK lantas menyebut kritik dari masyarakat acap kali berujung pelaporan ke pihak kepolisian.

"Beberapa hari lalu Bapak Presiden mengumumkan silakan kritik pemerintah. Tentu banyak yang ingin melihatnya bagaimana caranya mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi?" kata JK saat menjadi pembicara di acara 'Mimbar Demokrasi Kebangsaan' yang digelar PKS, Jumat malam (12/2).

Populer

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

UPDATE

Utang dan Delusi Pembangunan

Rabu, 16 September 2026 | 05:52

Tak Ulangi Kesalahan Purbaya, Suahasil Diharapkan Terus Gelorakan Ekonomi Konstitusi

Rabu, 16 September 2026 | 05:22

Pengukuhan Pengurus PERKAPI Bakal Dihadiri Menhum dan Ketua Komisi XIII DPR

Rabu, 16 September 2026 | 04:44

Fungsi KDKMP yang ‘Disabotase’

Rabu, 16 September 2026 | 04:24

Menhan Sjafrie Apresiasi Bantuan Jepang dalam Atasi Karhutla

Rabu, 16 September 2026 | 03:57

Politikus Senior PKS: PPHN Jangan jadi RPJPN Kedua

Rabu, 16 September 2026 | 03:30

38 Aset Senilai Rp846 Miliar Disita Kejagung dalam Kasus Febrie

Rabu, 16 September 2026 | 03:03

Kegiatan Belajar di SMPN 16 Medan Pulih 100 Persen Usai Dilanda Banjir

Rabu, 16 September 2026 | 02:48

WNA Malaysia Laporkan Pamen Polri Terkait Kasus Investasi Emas ke Bareskrim

Rabu, 16 September 2026 | 02:24

Kemensos Apresiasi Sekolah Rakyat Terintegrasi 3 Sulsel Mulai Beroperasi

Rabu, 16 September 2026 | 01:59

Selengkapnya