Berita

Presiden Joko Widodo (kiri) dan mantan Wakil Presiden M. Jusuf Kalla/Net

Politik

Kritik Bisa Berujung Penjara, Inisiator #2019GantiPresiden: Pernyataan Pak JK Sangat Beralasan

SABTU, 13 FEBRUARI 2021 | 12:38 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pernyataan bernada kritik dari mantan Wakil Presiden M. Jusuf Kalla terkait kebebasan berpendapat yang kerap berujung penangkapan, adalah sangat beralasan.

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengatakan berdasarkan hasil sejumlah survei dinyatakan terjadi kenaikan rasa takut masyarakat untuk mengemukakan pendapatnya. Hal itu ditandai dengan turunnya indeks demokrasi Indonesia.

"Survei menyatakan ada kenaikan rasa takut menyatakan pendapat saat ini. Jika digabung dengan turunnya Indeks Demokrasi di Indonesia, pernyataan Pak JK beralasan," ujar Mardani kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (13/2).


Menurut inisiator #2019GantiPresiden ini, pemerintah perlu merevisi UU ITE khususnya pasal-pasal yang dianggap pasal 'karet'. Selanjutnya, pemerintah juga diharapkan bisa mengedepankan edukasi dan literasi.

"Jangan justru ada kesan menggunakan para buzzer. Ini justru memperburuk persepsi di masyarakat," pungkas Mardani, anggota DPR.

Mantan Wapres dua periode JK sebelumnya mengomentari keinginan Presiden Jokowi yang minta dikritik oleh masyarakat. Namun, JK berpandangan pernyataan tersebut seperti tidak berbanding lurus dengan kenyataanya.

JK lantas menyebut kritik dari masyarakat acap kali berujung pelaporan ke pihak kepolisian.

"Beberapa hari lalu Bapak Presiden mengumumkan silakan kritik pemerintah. Tentu banyak yang ingin melihatnya bagaimana caranya mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi?" kata JK saat menjadi pembicara di acara 'Mimbar Demokrasi Kebangsaan' yang digelar PKS, Jumat malam (12/2).

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Langsung Terbang ke Jakarta, Maukah Chatib Basri Ganti Purbaya?

Jumat, 05 Juni 2026 | 06:58

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Ironis! Terima Penghargaan Negara tapi Terjerat Korupsi

Jumat, 05 Juni 2026 | 01:00

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

UPDATE

Fakta Sidang Blueray Cargo: Kode BC1 Mengarah ke Djaka Budi Utama

Senin, 15 Juni 2026 | 18:15

Anak Buah Bahlil Irit Bicara Usai 7 Jam Diperiksa KPK

Senin, 15 Juni 2026 | 18:08

KPU Patok Anggaran Rp4,6 Triliun di Tahapan Awal Pemilu 2029

Senin, 15 Juni 2026 | 17:59

IHSG-Rupiah Menguat Sore Ini Usai AS-Iran Sepakat Damai

Senin, 15 Juni 2026 | 17:47

Demo Mahasiswa Ucapkan Selamat Atas Kegagalan Prabowo-Gibran

Senin, 15 Juni 2026 | 17:46

Wapres Gibran Terima Perwakilan Mahasiswa di Tengah Unjuk Rasa

Senin, 15 Juni 2026 | 17:23

Sifra Kejar Cita-cita di Sekolah Rakyat Demi Bantu Orang Tua Disabilitas

Senin, 15 Juni 2026 | 17:19

Demi Kepercayaan Masyarakat, Mahasiswa UBK Desak MBG Dihentikan

Senin, 15 Juni 2026 | 17:06

Komisi II DPR: KPU dan Bawaslu akan Tetap Eksis di 2027

Senin, 15 Juni 2026 | 16:47

DPR Minta Kejagung Tingkatkan Anggaran Perkara untuk Kejati dan Kejari

Senin, 15 Juni 2026 | 16:47

Selengkapnya