Berita

Presiden Joko Widodo (kiri) dan mantan Wakil Presiden M. Jusuf Kalla/Net

Politik

Kritik Bisa Berujung Penjara, Inisiator #2019GantiPresiden: Pernyataan Pak JK Sangat Beralasan

SABTU, 13 FEBRUARI 2021 | 12:38 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pernyataan bernada kritik dari mantan Wakil Presiden M. Jusuf Kalla terkait kebebasan berpendapat yang kerap berujung penangkapan, adalah sangat beralasan.

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengatakan berdasarkan hasil sejumlah survei dinyatakan terjadi kenaikan rasa takut masyarakat untuk mengemukakan pendapatnya. Hal itu ditandai dengan turunnya indeks demokrasi Indonesia.

"Survei menyatakan ada kenaikan rasa takut menyatakan pendapat saat ini. Jika digabung dengan turunnya Indeks Demokrasi di Indonesia, pernyataan Pak JK beralasan," ujar Mardani kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (13/2).


Menurut inisiator #2019GantiPresiden ini, pemerintah perlu merevisi UU ITE khususnya pasal-pasal yang dianggap pasal 'karet'. Selanjutnya, pemerintah juga diharapkan bisa mengedepankan edukasi dan literasi.

"Jangan justru ada kesan menggunakan para buzzer. Ini justru memperburuk persepsi di masyarakat," pungkas Mardani, anggota DPR.

Mantan Wapres dua periode JK sebelumnya mengomentari keinginan Presiden Jokowi yang minta dikritik oleh masyarakat. Namun, JK berpandangan pernyataan tersebut seperti tidak berbanding lurus dengan kenyataanya.

JK lantas menyebut kritik dari masyarakat acap kali berujung pelaporan ke pihak kepolisian.

"Beberapa hari lalu Bapak Presiden mengumumkan silakan kritik pemerintah. Tentu banyak yang ingin melihatnya bagaimana caranya mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi?" kata JK saat menjadi pembicara di acara 'Mimbar Demokrasi Kebangsaan' yang digelar PKS, Jumat malam (12/2).

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

UPDATE

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Pramono Putus Rantai Kemiskinan Lewat Pemutihan Ijazah

Senin, 22 Desember 2025 | 17:44

Jangan Dibenturkan, Mendes Yandri: BUM Desa dan Kopdes Harus Saling Membesarkan

Senin, 22 Desember 2025 | 17:42

ASPEK Datangi Satgas PKH Kejagung, Teriakkan Ancaman Bencana di Kepri

Senin, 22 Desember 2025 | 17:38

Menlu Sugiono Hadiri Pertemuan Khusus ASEAN Bahas Konflik Thailand-Kamboja

Senin, 22 Desember 2025 | 17:26

Sejak Lama PKB Usul Pilkada Dipilih DPRD

Senin, 22 Desember 2025 | 17:24

Ketua KPK: Memberantas Korupsi Tidak Pernah Mudah

Senin, 22 Desember 2025 | 17:10

Ekspansi Pemukiman Israel Meluas di Tepi Barat

Senin, 22 Desember 2025 | 17:09

Menkop Dorong Koperasi Peternak Pangalengan Berbasis Teknologi Terintegrasi

Senin, 22 Desember 2025 | 17:02

PKS Kaji Usulan Pilkada Dipilih DPRD

Senin, 22 Desember 2025 | 17:02

Selengkapnya