Berita

Presiden Joko Widodo (kiri) dan mantan Wakil Presiden M. Jusuf Kalla/Net

Politik

Kritik Bisa Berujung Penjara, Inisiator #2019GantiPresiden: Pernyataan Pak JK Sangat Beralasan

SABTU, 13 FEBRUARI 2021 | 12:38 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pernyataan bernada kritik dari mantan Wakil Presiden M. Jusuf Kalla terkait kebebasan berpendapat yang kerap berujung penangkapan, adalah sangat beralasan.

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengatakan berdasarkan hasil sejumlah survei dinyatakan terjadi kenaikan rasa takut masyarakat untuk mengemukakan pendapatnya. Hal itu ditandai dengan turunnya indeks demokrasi Indonesia.

"Survei menyatakan ada kenaikan rasa takut menyatakan pendapat saat ini. Jika digabung dengan turunnya Indeks Demokrasi di Indonesia, pernyataan Pak JK beralasan," ujar Mardani kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (13/2).


Menurut inisiator #2019GantiPresiden ini, pemerintah perlu merevisi UU ITE khususnya pasal-pasal yang dianggap pasal 'karet'. Selanjutnya, pemerintah juga diharapkan bisa mengedepankan edukasi dan literasi.

"Jangan justru ada kesan menggunakan para buzzer. Ini justru memperburuk persepsi di masyarakat," pungkas Mardani, anggota DPR.

Mantan Wapres dua periode JK sebelumnya mengomentari keinginan Presiden Jokowi yang minta dikritik oleh masyarakat. Namun, JK berpandangan pernyataan tersebut seperti tidak berbanding lurus dengan kenyataanya.

JK lantas menyebut kritik dari masyarakat acap kali berujung pelaporan ke pihak kepolisian.

"Beberapa hari lalu Bapak Presiden mengumumkan silakan kritik pemerintah. Tentu banyak yang ingin melihatnya bagaimana caranya mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi?" kata JK saat menjadi pembicara di acara 'Mimbar Demokrasi Kebangsaan' yang digelar PKS, Jumat malam (12/2).

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Kepuasan Publik Terhadap Prabowo Bisa Turun Jika Masalah Diabaikan

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:46

Ini Alasan KPK Hentikan Kasus IUP Nikel di Konawe Utara

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:17

PLN Terus Berjuang Terangi Desa-desa Aceh yang Masih Gelap

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:13

Gempa 7,0 Magnitudo Guncang Taiwan, Kerusakan Dilaporkan Minim

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:45

Bencana Sumatera dan Penghargaan PBB

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:27

Agenda Demokrasi Masih Jadi Pekerjaan Rumah Pemerintah

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:02

Komisioner KPU Cukup 7 Orang dan Tidak Perlu Ditambah

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:45

Pemilu Myanmar Dimulai, Partai Pro-Junta Diprediksi Menang

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:39

WN China Rusuh di Indonesia Gara-gara Jokowi

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:33

IACN Ungkap Dugaan Korupsi Pinjaman Rp75 Miliar Bupati Nias Utara

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:05

Selengkapnya