Berita

Raffi Ahmad/Net

Politik

PKB Lirik Raffi Ahmad Hingga Agnes Monica Untuk Cagub DKI Jakarta

JUMAT, 12 FEBRUARI 2021 | 17:21 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Wajar ada spekulasi atas dugaan agenda terselubung Presiden Joko Widodo dan partai koalisi pemerintah untuk menjadikan Gibran Rakabuming Raka sebagai gubernur DKI Jakarta 2024 dibalik penghentian revisi UU Pemilu.

Sebab, kata Sekretaris Bidang Sosial dan Kebencanaan DPP PKB Luqman Hakim, dalam negara demokrasi semua pihak berhak mengemukakan pendapatnya.

"Namanya spekulasi atau menduga, siapapun dan apapun boleh saja. Ini negeri bebas. Tidak ada larangan siapapun untuk menduga-duga," kata Luqman Hakim kepada wartawan, Jumat (12/2).


Wakil Ketua Komisi II DPR RI ini mengatakan, sekalipun Gibran akan maju pada Pikada DKI Jakarta 2024, itu merupakan hak politik yang dilindungi konstitusi.

Sebagai salah satu koalisi pemerintah, PKB, kata Luqman Hakim, juga partai lain dalam koalisi pemerintahan, punya agenda sendiri terhadap Pilkada 2024, termasuk Pilgub DKI.

"PKB belum terlalu serius berpikir ke sana. Saat ini baru awal 2021, masih jauh menuju 2024. Meski demikian, diinternal PKB tentu juga sudah ada ancang-ancang," tegasnya.

Lanjutnya, untuk Pilgub DKI Jakarta 2024 sendiri, PKB sudah menyiapkan beberapa kader mumpuni, diantaranya; Jazilul Fawaid (Wakil Ketua MPR RI), Faisol Reza (Ketua Komisi VI DPR RI), Cucun Ahmad Syamrizal (Ketua FPKB DPR RI) dan Hasbiyallah Ilyas (Ketua DPW PKB DKI Jakarta).

"Dari luar unsur partai, PKB melirik artis Raffi Ahmad dan Agnes Monica untuk ditimang sebagai cagub DKI Jakarta 2024," kata Luqman Hakim.

Luqman menegaskan, keputusan penghentian pembahasan revisi UU Pemilu, bagi PKB tidak lain karena pertimbangan situasi nasional yang membutuhkan konsentrasi pemerintah untuk menangani pandemi Covid-19 dan dampak ekonomi yang mengalami masalah serius.

Partai-partai koalisi pemerintah yang lain tentu memahami situasi ini dan karenanya memberikan dukungan penuh agar agenda pemerintah ini berhasil cemerlang sehingga kesehatan dan ekonomi rakyat dapat dipulihkan kembali.

"Menuru PKB, keputusan ini sama sekali tidak ada agenda kepentingan politik personal seperti yang dispekulasikan itu," tutupnya.

Populer

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

KPK Didesak Panggil Zita Anjani Buntut Harta Meroket 1.000 Persen

Kamis, 18 Juni 2026 | 04:19

26 Nama Besar dari Sony Sonjaya di Korupsi MBG Dicatat Rapi

Rabu, 17 Juni 2026 | 03:11

UPDATE

Transformasi Besar-besaran Prabowo Bikin Banyak Orang Kaget

Minggu, 21 Juni 2026 | 14:14

Wapres AS Tiba di Swiss untuk Perundingan Damai dengan Iran

Minggu, 21 Juni 2026 | 13:50

KPK Ungkap Modus Pinjam Bendera di Proyek Gedung Pemkab Lamongan

Minggu, 21 Juni 2026 | 13:19

Prabowo Ucapkan Selamat Ulang Tahun ke-65 untuk Jokowi Lewat Instagram

Minggu, 21 Juni 2026 | 13:05

Tidak Kena Pajak Daerah, Lapangan Golf Senayan Ottolima Layak Dievaluasi

Minggu, 21 Juni 2026 | 13:04

Pemerintah Sambut Kritik Mahasiswa sebagai Penyempurna Kebijakan

Minggu, 21 Juni 2026 | 13:00

Nanik S. Deyang Dituntut Audit Total BGN dan Program MBG

Minggu, 21 Juni 2026 | 12:32

Pemerintah Harus Siapkan Solusi Jangka Panjang Usai Pemadaman Listrik Bergilir di Jawa

Minggu, 21 Juni 2026 | 12:24

KPK-Pemprov DKI Sebarkan Pesan Antikorupsi Lewat Halte Setiabudi Integritas

Minggu, 21 Juni 2026 | 12:22

Seskab dan Kepala BNN Diskusikan Ancaman Peredaran Narkoba Lewat Vape

Minggu, 21 Juni 2026 | 11:59

Selengkapnya