Berita

Raffi Ahmad/Net

Politik

PKB Lirik Raffi Ahmad Hingga Agnes Monica Untuk Cagub DKI Jakarta

JUMAT, 12 FEBRUARI 2021 | 17:21 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Wajar ada spekulasi atas dugaan agenda terselubung Presiden Joko Widodo dan partai koalisi pemerintah untuk menjadikan Gibran Rakabuming Raka sebagai gubernur DKI Jakarta 2024 dibalik penghentian revisi UU Pemilu.

Sebab, kata Sekretaris Bidang Sosial dan Kebencanaan DPP PKB Luqman Hakim, dalam negara demokrasi semua pihak berhak mengemukakan pendapatnya.

"Namanya spekulasi atau menduga, siapapun dan apapun boleh saja. Ini negeri bebas. Tidak ada larangan siapapun untuk menduga-duga," kata Luqman Hakim kepada wartawan, Jumat (12/2).


Wakil Ketua Komisi II DPR RI ini mengatakan, sekalipun Gibran akan maju pada Pikada DKI Jakarta 2024, itu merupakan hak politik yang dilindungi konstitusi.

Sebagai salah satu koalisi pemerintah, PKB, kata Luqman Hakim, juga partai lain dalam koalisi pemerintahan, punya agenda sendiri terhadap Pilkada 2024, termasuk Pilgub DKI.

"PKB belum terlalu serius berpikir ke sana. Saat ini baru awal 2021, masih jauh menuju 2024. Meski demikian, diinternal PKB tentu juga sudah ada ancang-ancang," tegasnya.

Lanjutnya, untuk Pilgub DKI Jakarta 2024 sendiri, PKB sudah menyiapkan beberapa kader mumpuni, diantaranya; Jazilul Fawaid (Wakil Ketua MPR RI), Faisol Reza (Ketua Komisi VI DPR RI), Cucun Ahmad Syamrizal (Ketua FPKB DPR RI) dan Hasbiyallah Ilyas (Ketua DPW PKB DKI Jakarta).

"Dari luar unsur partai, PKB melirik artis Raffi Ahmad dan Agnes Monica untuk ditimang sebagai cagub DKI Jakarta 2024," kata Luqman Hakim.

Luqman menegaskan, keputusan penghentian pembahasan revisi UU Pemilu, bagi PKB tidak lain karena pertimbangan situasi nasional yang membutuhkan konsentrasi pemerintah untuk menangani pandemi Covid-19 dan dampak ekonomi yang mengalami masalah serius.

Partai-partai koalisi pemerintah yang lain tentu memahami situasi ini dan karenanya memberikan dukungan penuh agar agenda pemerintah ini berhasil cemerlang sehingga kesehatan dan ekonomi rakyat dapat dipulihkan kembali.

"Menuru PKB, keputusan ini sama sekali tidak ada agenda kepentingan politik personal seperti yang dispekulasikan itu," tutupnya.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Legislator Nasdem: Bukan Hal Sulit bagi Polri Kejar Spam Judol

Kamis, 02 Juli 2026 | 19:57

Aksi Dramatis Anggota TNI Selamatkan Balita dari Cengkeraman Paman Sakau

Kamis, 02 Juli 2026 | 19:45

Sempat Lolos OTT KPK, Bos PT MSA Fika Nur Alawi Resmi Pakai Rompi Oranye

Kamis, 02 Juli 2026 | 19:35

Lagu ‘Mas Bahlil Ganteng’ Berdampak Positif terhadap Citra Golkar

Kamis, 02 Juli 2026 | 19:10

Cak Imin Pastikan Sekolah Rakyat Sukoharjo Siap Sambut Tahun Ajaran Baru

Kamis, 02 Juli 2026 | 19:07

Telkom Akses Perkuat Kompetensi SDM Digital di Daerah 3T

Kamis, 02 Juli 2026 | 18:48

Aliansi Kontraktor Geruduk Sudin PRKP Jakut Gegara Dugaan Monopoli Proyek

Kamis, 02 Juli 2026 | 18:41

Peresmian Kantor UN Tourism Kukuhkan Spanyol di Garda Terdepan Multilateralisme

Kamis, 02 Juli 2026 | 18:30

Kejagung Endus Dugaan Keterlibatan Kolonel TNI Aktif dalam Korupsi MBG

Kamis, 02 Juli 2026 | 18:25

Baru Tiga Bulan Menjabat, Dirut Pos Indonesia Mundur

Kamis, 02 Juli 2026 | 18:21

Selengkapnya