Pemerintah Minta Dikritik Pedas, Gde Siriana: Cabenya Berapa Mas?

Permintaan pemerintah untuk lebih banyak dikritik, bahkan secara keras dan pedas, ditanggapi secara dingin oleh sebagian masyarakat. Tak sedikit yang menilainya sebagai pernyataan yang penuh basa basi.

Karena faktanya, sejumlah pihak yang mengkritik kebijakan yang dikeluarkan pemerintah berujung serangan para buzzer pendukung. Tak sedikit pula para pengritik ini yang kemudian harus berurusan dengan hukum.

"BuzzerRp dan pendukungnya enggak pernah kritik @jokowi. Mereka pikir semua kebijakannya bener. Sementara rakyat yang kritik malah dipersekusi, dituduh Islam Radikal, anti-Bhinneka, dijerat UU ITE dan UU Nomor 1/1946 pasal 14 dan 15," ujar Gde Siriana Yusuf, melalui akun Twitter pribadinya, @SirianaGde, Jumat (12/2).

"Lalu sekarang minta kritik pedas. Cabenye pengen berape mas?" sindirnya.

Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Future Studies (INFUS) ini, Presiden Jokowi mestinya memarahi buzzeRp yang sudah dibayar tapi tidak pernah memberi kritikan atau masukan kepada pemerintah.

"Bisanya cuma persekusi dan bullying rakyat yang masih punya akal sehat karena masih mau kritik pemerintah. Negara buang-buang uang untuk influencer," pungkasnya.

Saat memperingati Hari Pers Nasional (HPN) 2021, Selasa lalu (9/2), Pemerintah melalui Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyatakan pihaknya membutuhkan kritikan dan masukan yang keras dari insan pers demi tercapainya pembangunan.

“Bagi Pemerintah, kebebasan pers, kritik, saran, masukan itu seperti jamu, menguatkan Pemerintah. Kita memerlukan kritik yang terbuka, kritik yang pedas, kritik yang keras, karena dengan kritik itulah Pemerintah akan membangun lebih terarah dan lebih benar,” kata Pramono.

“Namun semua kebebasan ini harus diisi secara benar. Jangan kemudian kebebasan diisi dengan hoax dan informasi yang tidak produktif," tutupnya.