Berita

Presiden Jokowi bersama Gibran Rakabuming Raka/Net

Politik

Jokowi Satu-satunya Magnet Politik, Berisiko Kalau Gibran Diusung Di Pilgub DKI 2024

JUMAT, 12 FEBRUARI 2021 | 04:51 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Wacana penolakan revisi Undang Undang Pemilu untuk memuluskan Gibran Rakabuming Raka meraih kursi Gubernur DKI dinilai terlalu berisiko.

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno mengatakan, satu-satunya faktor politik yang diperhitungkan dari sosok Gibran adalah karena anak dari orang nomor satu di Indonesia.

Kata Adi, jika revisi UU Pemilu ditolak maka Pilkada akan dilaksanakan pada bulan november tahun 2024. Saat itu, Jokowi sudah tidak lagi menjabat sebagai Presiden.  


"Saat Jokowi sudah tidak menjabat sebagai Presiden dan memaksakan putra sulungnya  maju di Pilgub DKI. Satu-satunya magnet Gibran begitu diperhitungkan bertanding di Jakarta karena ia anak presiden saat ini," demikian kata Adi kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (12/2).

Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Demokrat, Irwan Fecho mengatakan draf revisi UU Pemilu sejatinya kehendak seluruh fraksi di parlemen yang ditandai dengan masuknya RUU Pemilu dalam Prolegnas Prioritas 2020.

Irwan kemudian menyinggung isu merapatnya Walikota terpilih Solo, Gibran Rakabuming Raka untuk bertarung di Pilkada DKI Jakarta 2024.

"Mungkinkah keputusan ini dilatari oleh kemungkinan Presiden Jokowi mempersiapkan keberangkatan Gibran dari Solo ke Jakarta? Karena dirasa terlalu cepat jika Gibran berangkat ke Jakarta tahun 2022," ujarnya.

Populer

Keputusan Bisnis Dipidanakan, Nicko Widjaja Tulis Surat dari Rumah Tahanan

Jumat, 22 Mei 2026 | 17:34

Jangan Biarkan Dua Juri Final LCC Lolos dari Sanksi UU ASN

Kamis, 14 Mei 2026 | 12:43

Tetangga Sudah Mendahului, Indonesia Masih Berpidato

Jumat, 15 Mei 2026 | 05:30

Jokowi Boleh Keliling Indonesia Asal Tunjukkan Ijazah Asli

Rabu, 20 Mei 2026 | 01:33

Cegah Kabur, Segera Eksekusi Razman Nasution!

Kamis, 21 Mei 2026 | 05:04

Tuntutan Seret Jokowi ke Pengadilan terkait Kasus Nadiem Mengemuka

Jumat, 15 Mei 2026 | 00:02

Bebaskan Nadiem, Lalu Adili Jokowi

Senin, 18 Mei 2026 | 02:46

UPDATE

Kasus Roy Cs, Polisi Sudah Lengkapi Petunjuk Jaksa

Sabtu, 23 Mei 2026 | 20:13

Bukan Soal Salah Nama Desa, IPI: Reshuffle Perlu Karena Rapor Merah Menko Pangan

Sabtu, 23 Mei 2026 | 19:49

Pertamina Trans Kontinental Berdampak bagi Lingkungan, Raih Best CSR 2026

Sabtu, 23 Mei 2026 | 19:10

Hilirisasi Nasional, Jalan Menuju Keadilan Ekonomi

Sabtu, 23 Mei 2026 | 18:13

Ekonom: Tata Kelola SDA dan Perekonomian Sudah Keluar Jalur UUD 1945

Sabtu, 23 Mei 2026 | 18:10

Ekonom Ramal Rupiah Betah di Rp17.000 per Dolar AS

Sabtu, 23 Mei 2026 | 17:45

Dukung Dakwah di AS, KAUMY Salurkan Bantuan untuk Nusantara Foundation

Sabtu, 23 Mei 2026 | 17:43

Bamsoet dan Ketum Perbakin Banten Berburu Babi Hutan Perusak Panen

Sabtu, 23 Mei 2026 | 17:27

Salah Beri Informasi Saat Minyakita Bermasalah, Pengamat: Ucapan Prabowo Peringatan untuk Zulhas

Sabtu, 23 Mei 2026 | 17:13

Regulasi Right to Be Forgotten di Indonesia Masih Abu-abu

Sabtu, 23 Mei 2026 | 16:58

Selengkapnya