Berita

Tersangka bansos Covid-19, Juliari Batubara/RMOL

Hukum

Tuntutan GIB: Periksa Herman Hery Dan Ihsan Yunus, Hukum Mati Juliari Beserta Kroninya!

KAMIS, 11 FEBRUARI 2021 | 22:21 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak segera memeriksa sejumlah politisi yang terseret dalam pusaran dugaan korupsi bantuan sosial Covid-19.

Merujuk laporan investigasi Tempo, Gerakan Indonesia Beres (GIB) mendesak KPK segera memeriksa dua politisi PDIP, Ihsan Yunus dan Herman Hery yang diduga turut terlibat.

"Kami mendesak KPK RI segera memeriksa saudara Herman Hery dan Iksan Yunus agar segera diperiksa. Jangan menutupi fakta atau memperlambat proses mengungkap korupsi Bansos Covid-19," kata Koordinator GIB, Bambang Isti Nugroho dalam keterangan tertulisnya, Kamis (11/2).

Ia menjelaskan, hingga saat ini dua politisi yang duduk sebagai anggota DPR RI itu belum diperiksa KPK.

"Padahal sudah jelas ada dugaan keterlibatan dari dua anggota DPR tersebut, tetapi KPK terlihat diam dan belum bertindak apapun," sambungnya.

GIB menilai, korupsi bansos Covid-19 yang kini menjadikan mantan Mensos Juliari Batubara sebagai tersangka sama saja merampas hak-hak rakyat miskin yang sedang didera pandemi Covid-19.

Bantuan yang seharusnya meringankan beban rakyat, kata dia, justru ditilep oleh Mensos Juliari beserta para kroninya.

"Perbuatan ini sangat menyakiti rakyat miskin, sangat biadab dan sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu kami menuntut hukuma mati kepada Juliari dan tersangka korupsi bansos lainnya," tandasnya.

Populer

KPK Ancam Pidana Dokter RSUD Sidoarjo Barat kalau Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Jumat, 19 April 2024 | 19:58

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Megawati Bermanuver Menipu Rakyat soal Amicus Curiae

Kamis, 18 April 2024 | 05:35

Diungkap Pj Gubernur, Persoalan di Masjid Al Jabbar Bukan cuma Pungli

Jumat, 19 April 2024 | 05:01

Bey Machmudin: Prioritas Penjabat Adalah Kepentingan Rakyat

Sabtu, 20 April 2024 | 19:53

Pj Gubernur Ingin Sumedang Kembali jadi Paradijs van Java

Selasa, 23 April 2024 | 12:42

Viral Video Mesum Warga Binaan, Kadiv Pemasyarakatan Jateng: Itu Video Lama

Jumat, 19 April 2024 | 21:35

UPDATE

Satgas Judi Online Jangan Hanya Fokus Penegakkan Hukum

Minggu, 28 April 2024 | 08:06

Pekerja Asal Jakarta di Luar Negeri Was-was Kebijakan Penonaktifan NIK

Minggu, 28 April 2024 | 08:01

PSI Yakini Ekonomi Indonesia Stabil di Tengah Keriuhan Pilkada

Minggu, 28 April 2024 | 07:41

Ganjil Genap di Jakarta Tak Berlaku saat Hari Buruh

Minggu, 28 April 2024 | 07:21

Cuaca Jakarta Hari Ini Berawan dan Cerah Cerawan

Minggu, 28 April 2024 | 07:11

UU DKJ Beri Wewenang Bamus Betawi Sertifikasi Kebudayaan

Minggu, 28 April 2024 | 07:05

Latihan Evakuasi Medis Udara

Minggu, 28 April 2024 | 06:56

Akibat Amandemen UUD 1945, Kedaulatan Hanya Milik Parpol

Minggu, 28 April 2024 | 06:26

Pangkoarmada I Kunjungi Prajurit Penjaga Pulau Terluar

Minggu, 28 April 2024 | 05:55

Potret Bangsa Pasca-Amandemen UUD 1945

Minggu, 28 April 2024 | 05:35

Selengkapnya