Berita

Ilustrasi kegiatan masyarakat di Pasar Tradisional/Net

Kesehatan

Pedagang Pasar Hingga Karyawan Mal Divaksin Duluan, Jokowi: Kita Ingin Memagari

KAMIS, 11 FEBRUARI 2021 | 13:52 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Masyarakat yang dinilai berpotensi tinggi tertular Covid-19 akan ikut divaksin pada fase ketiga atau berbarengan dengan kelompok pelayanan publik.

"Minggu depan sudah mulai masuk ke (vaksinasi) pelayanan pubik yang sering berhubungan dengan masyarakat," ujar Presiden Joko Widodo saat membuka Munas IV Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Inonesia (Apeksi) yang disiarkan kanal Youtube Sekretariat Presiden, Kamis (11/2).

"Masyarakat mungkin bisa dilakukan (vaksinasi juga) untuk yang interakinya tinggi, mobilitasnya tinggi, harus didahulukan," sambungnya.


Sebagai contoh, Jokowi menyebutkan dua kelompok masyarakat yang rentan tertular virus SARS Cov-2 penyebab Covid-19, karena mobilitasnya tinggi di luar rumah.

"Misalnya (pedagang) pasar, di sektor-sektor jasa yang padat interaksi yang tinggi, itu segera dilakukan. Kalau di kota ada mal. Para karyawan di mal langsung, karena dia banyak sekali interkasi dengan masyarakat," tuturnya.

Karena itu, Jokowi meminta pemerintah daerah membuat perencanaan secara detil, guna memetakan penerima vaksin yang didahulukan. Sebab jumlah produsen vaksin sangat sedikit sementara untuk memperolehnya harus berebutan dengan negara-negara lain.

"Jangan lupa, yang untuk rentan terutama yang lanjut usia itu menjadi prioritas. Bukan orang per orang. Karena kita ingin melakukan vaksinasi itu klaster, memagari, sehingga tercapai kekebalan komunal, heard immunity," imbau Jokowi.

"Sekarang ini yang baru bisa berjalan vaksinasinya 42 negara, yang lain rebutan mendapatakan vaksin. Kita sudah mendapatkan komitmen 426 juta. Oleh karena itu ini harus tepat sasaran, tepat target betul, jangan sampai meleset," pungkasnya.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

Desakan Pecat Nusron Mencuat, Ahmad Doli Memungkinkan jadi Pengganti

Minggu, 20 September 2026 | 05:26

UPDATE

KPK Terbitkan Sprindik Baru Terkait TPPU Wali Kota Madiun Maidi

Rabu, 23 September 2026 | 18:27

Pemerintah Sediakan Pendidikan Gratis Mulai TK hingga SMA Lewat Dana BOS

Rabu, 23 September 2026 | 18:19

IHSG-Rupiah Kompak Parkir di Zona Hijau Usai BI Tahan Suku Bunga

Rabu, 23 September 2026 | 17:58

Beli Tiket MotoGP Indonesia 2026 via wondr by BNI Diskon hingga Rp300 Ribu

Rabu, 23 September 2026 | 17:41

Anggota DPRD Hingga Petinggi LSM Diperiksa KPK dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 23 September 2026 | 17:38

Prabowo Bentuk Tim Khusus Kaji Rencana Gratiskan Kuliah di PTN

Rabu, 23 September 2026 | 17:34

Bos BI Ungkap Investasi Asing Masuk RI Rp7,1Triliun, Ditopang SBN

Rabu, 23 September 2026 | 17:18

Legislator Nasdem Dorong Pembenahan Pelayaran, Belajar dari Kereta Api

Rabu, 23 September 2026 | 17:09

Pemerintah Bisa Lebih Repot Bila Daya Beli Kelas Menengah Terus Tertekan

Rabu, 23 September 2026 | 17:01

Prabowo Pantau Karhutla Sumatra-Kalimantan, 209,78 Hektare Masih Dipadamkan

Rabu, 23 September 2026 | 16:52

Selengkapnya