Berita

Presiden Joko Widodo dalam Munas IV Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Inonesia (Apeksi) yang disiarkan kanal Youtube Sekretariat Presiden, Kamis (11/2)/Repro

Politik

Tidak Mau Merusak Ekonomi, Jokowi: Untuk Apa Lockdown Kalau Yang Terkena Virus Cuma Satu Kelurahan?

KAMIS, 11 FEBRUARI 2021 | 13:16 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Presiden Joko Widodo kembali menekankan cara efektif pengendalian transmisi virus Covid-19 yang digunakan adalah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berskala mikro.

"Jika dirasa perlu, ini PPKM bisa dilakukan tetapi dalam skala mikro. Baik itu dalam skala kampung, desa, RW atau RT saja," ujar Jokowi saat membuka Munas IV Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Inonesia (Apeksi) yang disiarkan kanal Youtube Sekretariat Presiden, Kamis (11/2).

Pasalnya, mantan Wali Kota Solo ini menilai kebijakan di negara lain yang berupa lockdown full justru memberikan dampak pada perekonomian.


"Oleh sebab itu dua minggu lalu saya sampaikan, kita harus bekerja lebih detil, lockdown skala mikro, mikro lockdown tidak merusak pertumbuhan ekonomi, tidak merusak ekonomi rakyat," ungkapnya.

Maka dari itu, Jokowi menekankan kepada pemerintah daerah agar memetakan secara spesifik daerah-daerah di tingkat paling bawah yang memang layak diterapkan PPKM berskala mikro.

"Jangan sampai yang terkena virus hanya satu orang di satu RT yang di lockdown seluruh kota. Atau jangan sampai yang terkena virus satu kelurahan yang di lockdown seluruh kota, untuk apa? Yang sering kita keliru di sini," tegasnya.

"Oleh sebab itu wali kota wakil wali kota harus melakukan pemetaan zonasi Covid secara detil. Enggak bisa lagi satu kota di lockdown, melihat proses-proses di negara-negara lain me-lockdown satu negara/provinsi/kota, ekonominya jatuh. Jadi hati-hati mengenai ini," demikian Joko Widodo.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Keterlambatan Klarifikasi Eggi Sudjana Memicu Fitnah Publik

Kamis, 15 Januari 2026 | 02:10

DPRD DKI Sahkan Dua Ranperda

Kamis, 15 Januari 2026 | 02:05

Tak Ada Kompromi dengan Jokowi Sebelum Ijazah Palsu Terbongkar

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:37

Pernyataan Oegroseno soal Ijazah Jokowi Bukan Keterangan Sembarangan

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:22

Bongkar Tiang Monorel

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:00

Gus Yaqut, dari Sinar Gemilang hingga Berlabel Tersangka

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:44

IPC Terminal Peti Kemas Bukukan Kinerja 3,6 Juta TEUs

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:34

Jokowi vs Anies: Operasi Pengalihan Isu, Politik Penghancuran Karakter, dan Kebuntuan Narasi Ijazah

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:03

Eggi Sudjana dan Jokowi Saling Puji Hebat

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:41

Ketidakpastian Hukum di Sektor Energi Jadi Ancaman Nyata bagi Keuangan Negara

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:39

Selengkapnya