Berita

Presiden Joko Widodo dalam Munas IV Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Inonesia (Apeksi) yang disiarkan kanal Youtube Sekretariat Presiden, Kamis (11/2)/Repro

Politik

Tidak Mau Merusak Ekonomi, Jokowi: Untuk Apa Lockdown Kalau Yang Terkena Virus Cuma Satu Kelurahan?

KAMIS, 11 FEBRUARI 2021 | 13:16 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Presiden Joko Widodo kembali menekankan cara efektif pengendalian transmisi virus Covid-19 yang digunakan adalah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berskala mikro.

"Jika dirasa perlu, ini PPKM bisa dilakukan tetapi dalam skala mikro. Baik itu dalam skala kampung, desa, RW atau RT saja," ujar Jokowi saat membuka Munas IV Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Inonesia (Apeksi) yang disiarkan kanal Youtube Sekretariat Presiden, Kamis (11/2).

Pasalnya, mantan Wali Kota Solo ini menilai kebijakan di negara lain yang berupa lockdown full justru memberikan dampak pada perekonomian.


"Oleh sebab itu dua minggu lalu saya sampaikan, kita harus bekerja lebih detil, lockdown skala mikro, mikro lockdown tidak merusak pertumbuhan ekonomi, tidak merusak ekonomi rakyat," ungkapnya.

Maka dari itu, Jokowi menekankan kepada pemerintah daerah agar memetakan secara spesifik daerah-daerah di tingkat paling bawah yang memang layak diterapkan PPKM berskala mikro.

"Jangan sampai yang terkena virus hanya satu orang di satu RT yang di lockdown seluruh kota. Atau jangan sampai yang terkena virus satu kelurahan yang di lockdown seluruh kota, untuk apa? Yang sering kita keliru di sini," tegasnya.

"Oleh sebab itu wali kota wakil wali kota harus melakukan pemetaan zonasi Covid secara detil. Enggak bisa lagi satu kota di lockdown, melihat proses-proses di negara-negara lain me-lockdown satu negara/provinsi/kota, ekonominya jatuh. Jadi hati-hati mengenai ini," demikian Joko Widodo.

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

UPDATE

Nama Elon Musk hingga Eks Pangeran Inggris Muncul dalam Dokumen Epstein

Minggu, 01 Februari 2026 | 14:00

Said Didu Ungkap Isu Sensitif yang Dibahas Prabowo di K4

Minggu, 01 Februari 2026 | 13:46

Pengoperasian RDF Plant Rorotan Prioritaskan Keselamatan Warga

Minggu, 01 Februari 2026 | 13:18

Presiden Harus Pastikan Kader Masuk Pemerintahan untuk Perbaikan

Minggu, 01 Februari 2026 | 13:03

Danantara Bantah Isu Rombak Direksi Himbara

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:45

Ada Kecemasan di Balik Pidato Jokowi

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:25

PLN Catat Penjualan Listrik 317,69 TWh, Naik 3,75 Persen Sepanjang 2025

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:07

Proses Hukum Berlanjut Meski Uang Pemerasan Perangkat Desa di Pati Dikembalikan

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:03

Presiden Sementara Venezuela Janjikan Amnesti untuk Ratusan Tahanan Politik

Minggu, 01 Februari 2026 | 11:27

Kelola 1,7 Juta Hektare, Agrinas Palma Fokus Bangun Fondasi Sawit Berkelanjutan

Minggu, 01 Februari 2026 | 11:13

Selengkapnya