Rudal balistik kapal selam baru yang dipamerkan oleh Korea Utara/Net
Laporan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menunjukkan bahwa Korea Utara mempertahankan dan mengembangkan program rudal nuklir dan balistiknya sepanjang tahun 2020.
Laporan yang dilihat oleh Reuters pada Senin (8/2) itu dibuat oleh pengawas sanksi independen untuk komite sanksi Korea Utara di Dewan Keamanan PBB.
Disebutkan Pyongyang memproduksi bahan fisil, memelihara fasilitas nuklir, dan meningkatkan infrastruktur rudal balistik sambil terus mencari bahan dan teknologi untuk program tersebut dari luar negeri.
Tahun lalu, menurut laporan, Korea Utara menampilkan sistem rudal balistik jarak pendek, jarak menengah, kapal selam, dan antarbenua yang baru dalam parade militer.
Laporan itu mengungkap, negara anggota yang tidak disebutkan namanya telah menilai bahwa, dilihat dari ukuran rudal Korea Utara, sangat mungkin perangkat nuklir dapat dipasang pada rudal balistik jarak jauh, jarak menengah dan jarak pendek.
"Negara anggota, bagaimanapun, menyatakan tidak pasti apakah DPRK telah mengembangkan rudal balistik yang tahan terhadap panas yang dihasilkan selama masuk kembali (ke atmosfer)," kata laporan itu menggunakan nama resmi Korea Utara, Republik Rakyat Demokratik Korea (DPRK).
Korea Utara meledakkan terowongan di situs uji coba nuklir utamanya, Punggye-ri, pada 2018, sebagai bukti komitmennya untuk mengakhiri uji coba nuklir. Namun, negara anggota yang tidak dikenal mengatakan kepada pemantau PBB bahwa masih ada personel di lokasi tersebut, yang menunjukkan bahwa situs itu belum ditinggalkan.
Menurut negara tak dikenal, Korea Utara juga telah melanjutkan kerja sama dalam proyek pengembangan rudal jarak jauh, termasuk pemindahan bagian penting dengan Iran.
Para pemantau PBB menilai bahwa pada 2020 para peretas yang terkait dengan Korea Utara terus melakukan operasi terhadap lembaga keuangan dan lembaga pertukaran mata uang virtual untuk menghasilkan pendapatan guna mendukung program nuklir dan misilnya.
"Menurut salah satu negara anggota, total pencurian aset virtual DPRK, dari 2019 hingga November 2020, bernilai sekitar 316,4 juta dolar AS," kata laporan itu.
Korea Utara telah dikenai sanksi PBB sejak 2006 untuk menghentikan program rudal nuklir dan balistiknya.
