Berita

Ilustrasi

Politik

Korupsi Meningkat Tajam Dalam Dua Tahun Terakhir, PKS: Lampu Merah Pemberantasan Korupsi

SENIN, 08 FEBRUARI 2021 | 16:09 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memandang bahwa rilis survei dari Lembaga Survei Indonesia (LSI) terkait meningkatnya korupsi di era pemerintahan Joko Widodo dalam dua tahun terakhir menjadi lampu merah.

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menilai, kasus korupsi yang terjadi di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Maruf Amin sudah melampaui batas.

"Ini bukan lampu kuning lagi. Lampu merah bagi pemberantasan korupsi di Indonesia," kata Mardani kepada Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu di Jakarta, Senin (8/2).


Menurut Mardani, memasuki periode keduanya, Presiden Jokowi sudah seharusnya bisa menurunkan indeks persepsi korupsi di Indonesia.  

"Pak Jokowi bukan masuk tahun kedua pemerintahan tapi tahun ke tujuh. Mestinya tingkat korupsi kian turun dan Indeks Persepsi Korupsi kita kian tinggi nilainya," sesalnya.

Rilis survei dari Lembaga Survei Indonesia (LSI) terhadap pendapat dari masyarakat, pelaku usaha maupun akademisi, aktivis, dan media massa, disebutkan bahwa korupsi di era pemerintahan Joko Widodo dalam dua tahun terakhir meningkat.

"Mereka mayoritas umumnya memandang bahwa korupsi meningkat dalam dua tahun terakhir ini," ujar Direktur Eksekutif LSI, Djayadi Hanan saat menyampaikan hasil surveinya melalui virtual, Minggu (7/2).

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sultan Usul Hanya Gubernur Dipilih DPRD

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:08

Menlu Serukan ASEAN Kembali ke Tujuan Awal Pembentukan

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:03

Eks Bupati Dendi Ramadhona dan Barbuk Korupsi SPAM Diserahkan ke Jaksa

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:00

Hakim Ad Hoc: Pengadil Juga Butuh Keadilan

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:59

Mens Rea Pandji: Kebebasan Bicara Bukan Berarti Kebal Hukum

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:50

Pemblokiran Grok Harus Diikuti Pengawasan Ketat Aplikasi AI

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:37

Alasan Pandji Pragiwaksono Tak Bisa Dijerat Pidana

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:31

Korupsi Aluminium Inalum, Giliran Dirut PT PASU Masuk Penjara

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Raja Juli Tunggu Restu Prabowo Beberkan Hasil Penyelidikan ke Publik

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Hakim Ad Hoc Ternyata Sudah 13 Tahun Tak Ada Gaji Pokok

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:23

Selengkapnya