Peneliti Institut Riset Indonesia (Insis), Dian Permata/Net
Tingkat korupsi di Indonesia dalam dua tahun terakhir di rezim Joko Widodo bukan hal yang mengherankan. Sebab, masih tingkat penerimaan politik uang saat Pemilu 2019 dan Pilkada 2020 kemarin masih tinggi.
Begitu kata peneliti Institut Riset Indonesia (Insis), Dian Permata menanggapi hasil survei dari Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang melibatkan pelaku usaha maupun pemuka opini yang terdiri dari akademisi, LSM/Ormas dan media massa.
Menurut Dian, meningkatnya perilaku koruptif dalam dua hingga empat tahun belakang ini tidak mengejutkan.
Hal itu sudah dapat diintip dari secuil data soal semakin tingginya tingkat penerimaan politik uang di Pemilu 2019 dan Pilkada 2020.
"Di kedua momentum proses elektoral itu orang sudah tidak sungkan mau menerima politik uang. Sebagaimana kita tahu, perilaku ini beririsan dengan perilaku koruptif. Bahwa ada pasar gelap soal transaksi soal tukar-menukar hak politik dengan sejumlah barang atau uang," ujar Dian kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Senin (8/2).
Apalagi, kata Dian, tingkat penerimaan politik uang semakin tinggi pada saat Pilkada 2020 yang dilaksanakan saat pandemi Covid-19.
Karena, klaster pemilih tidak bekerja bertambah lantaran efek bola salju Covid-19 pada ekonomi yang mengakibatkan bertambahnya jumlah pengangguran.
"Akibatnya, motif ekonomi karena terdesak kebutuhan bertemu dengan motif politik. Pola relasi ini juga menular ke banyak sektor. Keterdesakan atas pemenuhan kebutuhan ekonomi menjadi argumentasi penguatnya," jelas Dian.
Tak hanya itu, kata Dian, beberapa kasus korupsi besar pun masih terjadi seperti yang telah diungkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Contoh kasus korupsi bansos Mensos Juliari yang menyeret anggota DPR. Maka tidak heran apabila dekade belakangan politisi dan kepala daerah menjadi pelanggan pesakitan korupsi," pungkas Dian.
