Berita

Politisi Partai Demokrat, Benny K. Harman/Net

Politik

Heran Ada Gerakan Wakaf Uang, Benny Harman: Apa Negara Kita Sudah Bangkrut?

SENIN, 08 FEBRUARI 2021 | 07:51 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU) yang digadang pemerintah terus mendapat kritikan. Sebab, tidak ada penjelasan secara gamblang mengenai gerakan tersebut.

Salah satu yang mengkritik adalah politisi Partai Demokrat, Benny K. Harman. Dia mempertanyakan apa dasar dari gerakan ini dibentuk. Bahkan dia bertanya-tanya, apakah gerakan ini dilakukan karena negara sudah mengalami kebangkrutan.

“Gerakan Nasional Wakaf Uang? Gerakan apa pula ini. Apa negara kita sudah bangkrut?” ujarnya dalam akun Twitter pribadi, Senin (8/2).


Menurutnya, perlu penjelasan secara gamblang dari pemerintah agar masyarakat paham dan tidak salah tangkap. Dengan begitu, berbagai macam opini liar tentu bisa diminimalisir dengan baik.

Sementara jika benar negara sedang tidak punya uang, maka langkah yang paling efektif adalah menangkap para koruptor yang telah mencuri uang rakyat.

“Tangkap koruptor-koruptor dana Bansos dan kembalikan uangnya ke negara,” tutupnya.

GNWU sendiri sudah mendapat penolakan dari mantan Ketua MPR RI Amien Rais. Menurut pendiri Partai Ummat itu, kebijakan yang diambil pemerintah tersebut salah kaprah karena uang wakaf tidak bisa bergeser masuk negara.

“Saya belum pernah dengar ada wakaf (pewakaf) yang mengatakan, ini saya serahkan kepada negara untuk membangun infrastruktur. Menurut saya ini sesuatu yang agak aneh,” kata Amien Rais melalui kanal YouTube resminya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Zero ODOL Sulit Diterapkan, DPR Ingatkan Risiko Inflasi di Sektor Logistik

Jumat, 10 April 2026 | 12:14

Catut Nama Pimpinan KPK, Komplotan Pegawai Gadungan Peras Anggota DPR

Jumat, 10 April 2026 | 11:51

Sentimen Perang Picu Spekulasi Logistik: Ancaman Baru bagi Stabilitas Pangan Nasional

Jumat, 10 April 2026 | 11:39

Komplotan Pegawai KPK Gadungan Dibongkar, 17.400 Dolar AS Disita dari Aksi Pemerasan

Jumat, 10 April 2026 | 11:28

DPR: Sejumlah Jalan Tol Cacat Sejak Awal Konstruksi

Jumat, 10 April 2026 | 11:16

Emas Antam Makin Mahal, Cek Daftarnya Hari Ini

Jumat, 10 April 2026 | 11:05

KPK-Polda Metro Tangkap 4 Pegawai Gadungan di Jakarta Barat

Jumat, 10 April 2026 | 11:03

Ini Kronologi Kasus Petral yang Menjerat Riza Chalid dan Enam Tersangka Lainnya

Jumat, 10 April 2026 | 10:53

Bulan Ini Prabowo Bakal Groundbreaking 21 Proyek Hilirisasi dan 29 Titik PSEL

Jumat, 10 April 2026 | 10:49

KPK Terapkan Skema Kerja BDR-BDK untuk Dukung Efisiensi Energi

Jumat, 10 April 2026 | 10:34

Selengkapnya