Berita

Presiden Amerika Serikat, Joe Biden dan Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan/Net

Dunia

Pakar: Tuduhan AS Jadi Dalang Kudeta Turki Hanya Upaya Domestik Melemahkan Erdogan

MINGGU, 07 FEBRUARI 2021 | 15:24 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Perang kata antara Turki dan Amerika Serikat (AS) kembali berkobar setelah seorang menteri di Ankara menuding Washington menjadi dalang dalam kudeta yang gagal pada 2016, untuk menggulingkan Presiden Recep Tayyip Erdogan.

Menteri Dalam Negeri Turki, Suleyman Soylu menganggap AS sebagai aktor dibalik kudeta yang dilakukan oleh ulama Fethullah Gulen melalui jaringan tertutup.

Washington juga dianggap memperkeruh masalah karena menuding Ankara melakukan tindakan keras terhadap aksi protes yang dilakukan oleh mahasiswa.


Tuduhan dari Turki tersebut muncul saat ia berupaya memperbaiki hubungan yang buruk dengan AS karena pembelian sistem pertahanan udara S-400 dari Rusia.

Bahkan Ankara juga telah membuka beberapa saluran diplomatik dengan Yunani, Prancis, dan Israel untuk membuka hubungan baik dengan pemerintahan Presiden Joe Biden.

Analils Turki dari Center for American Progress yang berbasis di Washington, Max Hoffman mengatakan, tuduhan Soylu dapat dikaitkan dengan perebutan kekuasaan domestik yang sedang berlangsung di Turki.

"Saya harus bertanya-tanya pada titik tertentu apakah Soylu secara aktif mencoba melemahkan Erdogan. Garis resmi jelas untuk mencoba mengatur ulang. Perekonomian sedang amburadul. Dan Soylu adalah pewaris konservatif," ujar Hoffman.

Sementara itu, Departemen Luar Negeri AS sendiri sudah melangsung merespons keras tuduhan tersebut.

"AS tidak terlibat dalam percobaan kudeta tahun 2016 di Turki dan segera mengutuknya. Penegasan baru-baru ini yang bertentangan dengan yang dibuat oleh pejabat senior Turki sepenuhnya salah," tegas departemen.

Para ahli sendiri menganggap pemerintahan Biden saat ini akan lebih keras terhadap Turki, mengingat banyaknya isu hak asasi manusia dan catatan demokratisasi.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

Prabowo Kumpulkan Petinggi Militer

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:25

UPDATE

Jejak Bakti Jenderal Sigit di Pelosok Negeri Bukti Pujian Presiden bukan Pepesan Kosong

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:27

Presiden Tiba di Kompleks Parlemen, Disambut Ketua DPD dan Ketua MPR

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:24

Sidang Tahunan 2026 Dipersingkat Mengejar Waktu Salat Jumat

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:21

Jokowi Hadiri Sidang Tahunan MPR, Megawati Absen

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:19

Harga Minyak Dunia Turun 2 Persen

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:19

LSAK: Maraknya OTT KPK Isyaratkan Darurat Reformasi Sistem Pilkada

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:17

Pasar Karbon Berpotensi Tarik Investasi Hijau

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:08

Saham Nokia Naik 3,31 Persen, Prospek Bisnis AI Jadi Perhatian

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:08

Pengamanan Diperketat Jelang Sidang MPR-DPR, Rantis dan Helikopter Disiagakan

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:02

Pilkada Tanpa Wakil Kepala Daerah untuk Hindari Konflik Kepentingan

Jumat, 14 Agustus 2026 | 08:00

Selengkapnya