Presiden Amerika Serikat, Joe Biden dan Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan/Net
Perang kata antara Turki dan Amerika Serikat (AS) kembali berkobar setelah seorang menteri di Ankara menuding Washington menjadi dalang dalam kudeta yang gagal pada 2016, untuk menggulingkan Presiden Recep Tayyip Erdogan.
Menteri Dalam Negeri Turki, Suleyman Soylu menganggap AS sebagai aktor dibalik kudeta yang dilakukan oleh ulama Fethullah Gulen melalui jaringan tertutup.
Washington juga dianggap memperkeruh masalah karena menuding Ankara melakukan tindakan keras terhadap aksi protes yang dilakukan oleh mahasiswa.
Tuduhan dari Turki tersebut muncul saat ia berupaya memperbaiki hubungan yang buruk dengan AS karena pembelian sistem pertahanan udara S-400 dari Rusia.
Bahkan Ankara juga telah membuka beberapa saluran diplomatik dengan Yunani, Prancis, dan Israel untuk membuka hubungan baik dengan pemerintahan Presiden Joe Biden.
Analils Turki dari Center for American Progress yang berbasis di Washington, Max Hoffman mengatakan, tuduhan Soylu dapat dikaitkan dengan perebutan kekuasaan domestik yang sedang berlangsung di Turki.
"Saya harus bertanya-tanya pada titik tertentu apakah Soylu secara aktif mencoba melemahkan Erdogan. Garis resmi jelas untuk mencoba mengatur ulang. Perekonomian sedang amburadul. Dan Soylu adalah pewaris konservatif," ujar Hoffman.
Sementara itu, Departemen Luar Negeri AS sendiri sudah melangsung merespons keras tuduhan tersebut.
"AS tidak terlibat dalam percobaan kudeta tahun 2016 di Turki dan segera mengutuknya. Penegasan baru-baru ini yang bertentangan dengan yang dibuat oleh pejabat senior Turki sepenuhnya salah," tegas departemen.
Para ahli sendiri menganggap pemerintahan Biden saat ini akan lebih keras terhadap Turki, mengingat banyaknya isu hak asasi manusia dan catatan demokratisasi.
