Biro Pendidikan Hong Kong telah meluncurkan pedoman kontroversial dengan memasukkan kurikulum keamanan nasional baru ke dalam kegiatan pendidikan di sekolah.
Dalam pedoman yang dirilis pada Kamis malam (4/2) tersebut, siswa berusia mulai enam tahun akan diberikan pengajaran mengenai kejahatan nasional, seperti subversi, campur tangan asing, terorisme, dan separatisme.
"Keamanan nasional sangat penting. Guru hendaknya tidak memperlakukannya seolah-olah itu adalah masalah kontroversial untuk diskusi biasa," begitu bunyi pedoman yang dikutip
Reuters itu.
Dalam pedoman tersebut, guru disebutkan harus dengan jelas menunjukkan bahwa menjaga keamanan nasional adalah tanggung jawab semua warga negara, dan sejauh menyangkut keamanan nasional, maka tidak ada ruang untuk debat atau kompromi.
Berdasarkan kurikulum tersebut, anak-anak di sekolah dasar akan belajar menyanyi dan mendengarkan dengan hormat lagu kebangsaan, memahami bahwa polisi dan Tentara Pembebasan Rakyat adalah pelindung Hong Kong, serta mengenai empat pelanggaran utama UU keamanan nasional.
Sementara itu, siswa di sekolah menengah akan belajar mengenai tantangan dan peluang yang dihadapi oleh bangsa China di panggung dunia. Mereka juga akan diberikan pemahaman yang lebih bahwa empat kejahatan nasional dapat dikenai hukuman penjara seumur hidup.
Biro mengatakan, sekolah internasional dan swasta dengan kurikulum berbeda diizinkan, tetapi mereka diwajibkan untuk membantu para siswa, terlepas dari etnis dan kewarganegaraan mereka, untuk memahami konsep keamanan nasional.
Sekolah juga harus melarang siswa dan guru berpartisipasi dalam kegiatan yang dianggap politis, seperti menyanyikan lagu tertentu dan meneriakkan slogan.
Guru dan kepala sekolah diharuskan untuk memeriksa papan pengumuman dan membuang buku yang membahayakan keamanan nasional dari perpustakaan.
Beberapa pakar hukum mengatakan bahasa pedoman tersebut cukup luas dan tidak jelas. Lantaran berbagai aktivitas dapat berpotensi diklasifikasikan ke dalam empat pelanggaran berat yang dimaksud. Banyak juga yang menganggap pedoman itu sebagai upaya untuk menekan perbedaan pendapat.
China telah memberlakukan UU keamanan nasional baru untuk Hong Kong pada Juni 2020. Itu dilakukan sebagai tanggapan atas aksi protes pro-demokrasi yang dilakukan selama berbulan-bulan di Hong Kong sejak 2019.
