Ketimbang Ngacak-acak Demokrat, Lebih Baik Moeldoko Usul Ke Jokowi Agar UU Pemilu Direvisi

Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko disarankan agar sebaiknya mengupayakan UU 7/2017 tentang Pemilu agar direvisi, ketimbang mengurusi internal Partai Demokrat.

Begitu disampaikan Kepala Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Partai Demokrat Herman Khaeron dalam acara Tanya Jawab Cak Ulung bertajuk ‘Imbas Skenario "Kudeta" Politik Menyasar AHY’ yang digelar virtual Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (4/2).

"Saya sarankan kepada Pak Moeldoko sebaiknya ayo turut berjuang sama-sama untuk merevisi UU Pemilu agar PT itu 0 persen. Itu saya setuju. Enggak usahlah mikirin ngambil-ngambil kendaraan yang sudah ada. Apalagi mengambil paksa kepemimpinan partai," ujar Herman.

Menurut anggota Komisi VI DPR RI fraksi Demokrat ini, jika Moeldoko mengupayakan revisi UU Pemilu dan mengubah ambang batas Presiden atau Presidential Threshold (PT) nol persen, maka dia bisa nyapres di 2024 tanpa harus merecoki Partai Demokrat.

"Enggak usahlah mikirin ngambil-ngambil kendaraan yang sudah ada. Apalagi mengambil paksa kepemimpinan partai. Saya kira kalau nanti 0 persen kan paling tidak tidak sudah ada 9 kemungkinan calon (Presiden)," kata Herman.

Herman juga menyarankan agar Moeldoko yang notabene dekat dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa langsung menyampaikan bahwa UU Pemilu baiknya direvisi.

Kata Herman, jika berhasil hal itu akan jadi jalan mulus mantan Panglima TNI itu untuk berkontestasi ke Pilpres 2024.

"Saya sarankan, Pak Moeldoko sebaiknya ayo berikan masukan ke Pak Jokowi agar jangan ditahan. Kemaren Pak Jokowi sudah memanggil partai-partai koalisi untuk jangan melakukan revisi terhadap UU Pemilu. Pak Moeldoko harus berjuang untuk merevisi dan menurunkan PT 0 persen," demikian Herman Khaeron.