Legislator PDIP Minta Pemotongan Insentif Tenaga Kesehatan Dievaluasi

Menteri Keuangan Sri Mulyani mewacanakan untuk memangkas atau memotong hingga 50 persen insentif tenaga kerja kesehatan Covid-19.

Hal itu tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan No. S-65/MK.02/2021 tentang besaran insentif tenaga kesehatan, tenaga kesehatan dan peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) ditetapkan insentif bagi dokter spesialis.

Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo mempertanyakan kebijakan tersebut. Pasalnya, pada saat rapat kerja bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin tidak ada rencana pemerintah melakukan pemotongan insentif.

"Saya kira ini kita pertanyakan ya, apa alasannya pemotongan nakes ini. Bahkan dalam rapat kerja kemarin dengan Menteri Kesehatan, kami semua untuk menyimpulkan tidak dipotong dan dikembalikan lagi," ucap Rahmad kepada wartawan, Kamis (4/2).

Legislator asal Boyolali dari Fraksi PDI Perjuangan ini mengatakan, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin pada saat rapat kerja bersama akan memperjuangkan nasib tenaga kerja.

"Pak Menteri Kesehatan berjanji akan berkomunikasi dengan Menteri Keuangan. Nah ini kan memprihatinkan berita ini karena di saat kasusnya belum terkendali kemudian banyak nakes yang gugur dalam pengendalian Covid-19, ada berita ini, tentu menurunkan semangat dari para nakes kita," katanya.

Dia berharap agar kebijakan tersebut dievaluasi kembali, dan meminta Kemenkeu dan Kemenkes untuk menjelaskan alasan pemotongan insentif tersebut.

"Kalau alasannya keterbatasan fiskal kan bisa direalokasi kegiatan-kegiatan yang tidak skala prioritas untuk difokuskan untuk membantu para nakes kita," katanya.

"Jadi saya kira masih bisalah untuk diutak-atik fiskal kita untuk mengsupport para nakes kita yang sudah berkorban menjadi garda terdepan dalam penanganan Covid-19," ucap Rahmad menambahkan.