Komisi IX DPR: Kesampingkan Ide Vaksin Berbayar, Utamakan Logika Kemanusiaan

Pemerintah diminta fokus menyelesaikan program vaksinasi massal gratis dan tidak diintervensi oleh permintaan vaksinasi mandiri atau berbayar.

Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati mengingatkan, saat ini pemerintah masih berjuang mendapatkan kuota vaksin Covid-19 yang masih belum terpenuhi.

Di tengah perjuangan mengamankan kuota vaksin Covid-19, Mufida mengingatkan jangan sampai justru kuota tersebut diambil untuk program vaksin berbayar.

"Kesampingkan dulu ide vaksin berbayar di tengah kita sedang memperebutkan kuota vaksin dengan negara-negara lain," papar Mufida dalam keterangan tertulisnya, Rabu (3/2).

Mufida menekankan, vaksinasi nasional termin pertama untuk tenaga kesehatan belum sepenuhnya berjalan. Masih banyak tenaga kesehatan yang belum mendapatkan alokasi vaksinasi tahap pertama.

"Untuk tenaga yang berjuang di garda depan saja belum cukup alokasinya sehingga tidak pas sudah melontarkan vaksin berbayar dan bahkan sudah ada promo vaksin berbayar dari salah satu RS BUMN meski kemudian ditarik dan meminta maaf," jelas Mufida.

Mufida menegaskan, vaksinasi Covid-19 berbeda dengan proses vaksin lainnya yang berbayar. Izin yang dikeluarkan BPOM pada subtansinya adalah izin kedaruratan.

"Sehingga dalam kondisi darurat hindari logika bisnis. Utamakan logika kemanusiaan," tegasnya.

Mufida mengusulkan semangat gotong royong yang diinisiasi swasta atau BUMN lebih baik digunakan untuk mendukung pengembangan vaksin merah putih dan dalam mensukseskan progran vaksinasi nasional dari pemerintah.

Percepatan pengembangan vaksin Merah Putih memiliki dimensi jangka panjang, sebab vaksin Covid-19 akan terus dibutuhkan bagi generasi mendatang.

"Kebutuhan nasional kan cukup besar, kalau ada dukungan dari swasta untuk vaksin Merah Putih kita tidak akan lagi bergantung kepada vaksin dari luar negeri," tutupnya.