Berita

Presiden Jokowi/Net

Politik

Diam Ada Skenario "Kudeta" AHY Bisa Berdampak Pada Kredibilitas Politik Jokowi

RABU, 03 FEBRUARI 2021 | 14:35 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Sampai saat ini belum ada pernyataan langsung Presiden Joko Widodo merespons surat klarifikasi Agus Harimurti Yudhoyono atas dugaan skenario "kudeta" yang diduga didalangi oleh Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.

Moeldoko sendiri sempat angkat bicara. Meski dengan tegas tidak membantah tegas Moeldoko hanya meminta AHY tidak mengkaitkan dengan Presiden Joko Widodo.

Direktur Eksekutif Romeo Strategic Research & Consulting (RSRC) Ahmad Khoirul Umam mengatakan, Presiden Jokowi harus merespons serius dinamika politik terkait upaya pengambilahilan kepemimpinan Partai Demokrat yang melibatkan pejabat penting di lingkaran istana.


Umam biasa karib disapa menilai, perilaku politik Kepala KSP Moeldoko sangat berdampak terhadap kredibilitas politik Presiden.

"Kredibilitas politik Presiden sangat dipertaruhkan," kata Umam di Jakarta (3/2).

Analisa Umam, jika Presiden Jokowi tidak bersikap dan membiarkan perilaku Kepala KSP Moeldoko, maka hal itu dapat dipahami bahwa Presiden mentoleransi apa yang dilakukan Moeldoko.

"Jika Presiden diam dan mendiamkan perilaku Kepala KSP, itu artinya presiden mentoleransi perilaku yang menabrak etika demokrasi modern," kata Umam yang juga alumni School of Political Science & International Studies, University of Queensland, Australia itu.

Dalam posisi politik seperti ini, Umam berpandangan, Moeldoko akan cenderung menjadi beban politik bagi istana.

Katanya, bisa saja publik menganggap bahwa apa yang dilakukan Moeldoko sebagai perilaku kekuasaan di bawah pemerintahan Jokowi.

"Jangan sampai apa yang dilakukan Moeldoko itu dianggap sebagai perilaku kekuasaan di bawah pemerintahan Jokowi, yang tidak tahan kritik dan bersikap represif terhadap rival politik. Argumen itu tidak baik untuk kredibilitas Presiden," ujar Umam.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Bangunan di Jakarta Bakal Diaudit Cegah Kebakaran Maut Terulang

Senin, 29 Desember 2025 | 20:13

Drama Tunggal Ika Teater Lencana Suguhkan Kisah-kisah Reflektif

Senin, 29 Desember 2025 | 19:53

Ribuan Petugas Diturunkan Jaga Kebersihan saat Malam Tahun Baru

Senin, 29 Desember 2025 | 19:43

Markus di Kejari Kabupaten Bekasi Mangkir Panggilan KPK

Senin, 29 Desember 2025 | 19:35

DPP Golkar Ungkap Pertemuan Bahlil, Zulhas, Cak Imin, dan Dasco

Senin, 29 Desember 2025 | 19:25

Romo Mudji Tutup Usia, PDIP Kehilangan Pemikir Kritis

Senin, 29 Desember 2025 | 19:22

Kemenkop Perkuat Peran BA dalam Sukseskan Kopdes Merah Putih

Senin, 29 Desember 2025 | 19:15

Menu MBG untuk Ibu dan Balita Harus Utamakan Pangan Lokal

Senin, 29 Desember 2025 | 19:08

Wakapolri Groundbreaking 436 SPPG Serentak di Seluruh Indonesia

Senin, 29 Desember 2025 | 19:04

Program Sekolah Rakyat Harus Terus Dikawal Agar Tepat Sasaran

Senin, 29 Desember 2025 | 18:57

Selengkapnya