Berita

Presiden Jokowi/Net

Politik

Diam Ada Skenario "Kudeta" AHY Bisa Berdampak Pada Kredibilitas Politik Jokowi

RABU, 03 FEBRUARI 2021 | 14:35 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Sampai saat ini belum ada pernyataan langsung Presiden Joko Widodo merespons surat klarifikasi Agus Harimurti Yudhoyono atas dugaan skenario "kudeta" yang diduga didalangi oleh Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.

Moeldoko sendiri sempat angkat bicara. Meski dengan tegas tidak membantah tegas Moeldoko hanya meminta AHY tidak mengkaitkan dengan Presiden Joko Widodo.

Direktur Eksekutif Romeo Strategic Research & Consulting (RSRC) Ahmad Khoirul Umam mengatakan, Presiden Jokowi harus merespons serius dinamika politik terkait upaya pengambilahilan kepemimpinan Partai Demokrat yang melibatkan pejabat penting di lingkaran istana.


Umam biasa karib disapa menilai, perilaku politik Kepala KSP Moeldoko sangat berdampak terhadap kredibilitas politik Presiden.

"Kredibilitas politik Presiden sangat dipertaruhkan," kata Umam di Jakarta (3/2).

Analisa Umam, jika Presiden Jokowi tidak bersikap dan membiarkan perilaku Kepala KSP Moeldoko, maka hal itu dapat dipahami bahwa Presiden mentoleransi apa yang dilakukan Moeldoko.

"Jika Presiden diam dan mendiamkan perilaku Kepala KSP, itu artinya presiden mentoleransi perilaku yang menabrak etika demokrasi modern," kata Umam yang juga alumni School of Political Science & International Studies, University of Queensland, Australia itu.

Dalam posisi politik seperti ini, Umam berpandangan, Moeldoko akan cenderung menjadi beban politik bagi istana.

Katanya, bisa saja publik menganggap bahwa apa yang dilakukan Moeldoko sebagai perilaku kekuasaan di bawah pemerintahan Jokowi.

"Jangan sampai apa yang dilakukan Moeldoko itu dianggap sebagai perilaku kekuasaan di bawah pemerintahan Jokowi, yang tidak tahan kritik dan bersikap represif terhadap rival politik. Argumen itu tidak baik untuk kredibilitas Presiden," ujar Umam.

Populer

Kafe Diduga terkait Jampidsus Digeledah

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:36

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

Pengacara Nadiem Makarim Dilaporkan ke Peradi Buntut Ucapan "Yang Mulia Takut Ya"

Senin, 06 Juli 2026 | 18:36

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

KPK-PPATK Diminta Pastikan Harta AHY dan Ibas dari Sumber Halal

Senin, 06 Juli 2026 | 17:38

KPK Dikabarkan Kembali Gelar OTT di Sumut

Kamis, 02 Juli 2026 | 20:50

UPDATE

Uang Tunai Rp476 Miliar, Emas Batangan, Dokumen dan Foto Keluarga Disita dari Rumah di Sentul

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:24

Beredar Kabar Mantan Sekjen MPR Maruf Cahyono Hari Ini Ditahan

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:15

KPK Panggil Mulyono di Kasus Suap Audit BPK Pemkab Muara Enim

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:11

ASN PPPK Layak Peroleh Jaminan Pensiun

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:09

Koruptor Berkedok Penegak Hukum Pengkhianat Terbesar Bangsa

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:07

Tanya Seputar Jaksa

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:00

Respons Santai Usulan Jawa Barat jadi Tatar Sunda, DPR: Fokus Kerja Sajalah!

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:57

MPR dan MK Sepakat Tak Saling Intervensi Kewenangan Lembaga

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:41

Masih Digodok DPR, Publik Diminta Tak Khawatir Usulan Kenaikan BPIH 2027

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:31

KPK Sita 12 Ribu Dolar Singapura dari Ketua DPRD Kuansing

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:22

Selengkapnya