Berita

Presiden Jokowi/Net

Politik

Diam Ada Skenario "Kudeta" AHY Bisa Berdampak Pada Kredibilitas Politik Jokowi

RABU, 03 FEBRUARI 2021 | 14:35 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Sampai saat ini belum ada pernyataan langsung Presiden Joko Widodo merespons surat klarifikasi Agus Harimurti Yudhoyono atas dugaan skenario "kudeta" yang diduga didalangi oleh Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.

Moeldoko sendiri sempat angkat bicara. Meski dengan tegas tidak membantah tegas Moeldoko hanya meminta AHY tidak mengkaitkan dengan Presiden Joko Widodo.

Direktur Eksekutif Romeo Strategic Research & Consulting (RSRC) Ahmad Khoirul Umam mengatakan, Presiden Jokowi harus merespons serius dinamika politik terkait upaya pengambilahilan kepemimpinan Partai Demokrat yang melibatkan pejabat penting di lingkaran istana.


Umam biasa karib disapa menilai, perilaku politik Kepala KSP Moeldoko sangat berdampak terhadap kredibilitas politik Presiden.

"Kredibilitas politik Presiden sangat dipertaruhkan," kata Umam di Jakarta (3/2).

Analisa Umam, jika Presiden Jokowi tidak bersikap dan membiarkan perilaku Kepala KSP Moeldoko, maka hal itu dapat dipahami bahwa Presiden mentoleransi apa yang dilakukan Moeldoko.

"Jika Presiden diam dan mendiamkan perilaku Kepala KSP, itu artinya presiden mentoleransi perilaku yang menabrak etika demokrasi modern," kata Umam yang juga alumni School of Political Science & International Studies, University of Queensland, Australia itu.

Dalam posisi politik seperti ini, Umam berpandangan, Moeldoko akan cenderung menjadi beban politik bagi istana.

Katanya, bisa saja publik menganggap bahwa apa yang dilakukan Moeldoko sebagai perilaku kekuasaan di bawah pemerintahan Jokowi.

"Jangan sampai apa yang dilakukan Moeldoko itu dianggap sebagai perilaku kekuasaan di bawah pemerintahan Jokowi, yang tidak tahan kritik dan bersikap represif terhadap rival politik. Argumen itu tidak baik untuk kredibilitas Presiden," ujar Umam.

Populer

Keputusan Bisnis Dipidanakan, Nicko Widjaja Tulis Surat dari Rumah Tahanan

Jumat, 22 Mei 2026 | 17:34

Jangan Biarkan Dua Juri Final LCC Lolos dari Sanksi UU ASN

Kamis, 14 Mei 2026 | 12:43

Tetangga Sudah Mendahului, Indonesia Masih Berpidato

Jumat, 15 Mei 2026 | 05:30

Jokowi Boleh Keliling Indonesia Asal Tunjukkan Ijazah Asli

Rabu, 20 Mei 2026 | 01:33

Cegah Kabur, Segera Eksekusi Razman Nasution!

Kamis, 21 Mei 2026 | 05:04

Tuntutan Seret Jokowi ke Pengadilan terkait Kasus Nadiem Mengemuka

Jumat, 15 Mei 2026 | 00:02

Bebaskan Nadiem, Lalu Adili Jokowi

Senin, 18 Mei 2026 | 02:46

UPDATE

Kasus Roy Cs, Polisi Sudah Lengkapi Petunjuk Jaksa

Sabtu, 23 Mei 2026 | 20:13

Bukan Soal Salah Nama Desa, IPI: Reshuffle Perlu Karena Rapor Merah Menko Pangan

Sabtu, 23 Mei 2026 | 19:49

Pertamina Trans Kontinental Berdampak bagi Lingkungan, Raih Best CSR 2026

Sabtu, 23 Mei 2026 | 19:10

Hilirisasi Nasional, Jalan Menuju Keadilan Ekonomi

Sabtu, 23 Mei 2026 | 18:13

Ekonom: Tata Kelola SDA dan Perekonomian Sudah Keluar Jalur UUD 1945

Sabtu, 23 Mei 2026 | 18:10

Ekonom Ramal Rupiah Betah di Rp17.000 per Dolar AS

Sabtu, 23 Mei 2026 | 17:45

Dukung Dakwah di AS, KAUMY Salurkan Bantuan untuk Nusantara Foundation

Sabtu, 23 Mei 2026 | 17:43

Bamsoet dan Ketum Perbakin Banten Berburu Babi Hutan Perusak Panen

Sabtu, 23 Mei 2026 | 17:27

Salah Beri Informasi Saat Minyakita Bermasalah, Pengamat: Ucapan Prabowo Peringatan untuk Zulhas

Sabtu, 23 Mei 2026 | 17:13

Regulasi Right to Be Forgotten di Indonesia Masih Abu-abu

Sabtu, 23 Mei 2026 | 16:58

Selengkapnya