Berita

Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bersama Presiden Joko Widodo dalam suatu acar di Istana Jakarta/Net

Politik

AHY Surati Presiden Untuk Klarifikasi, Demokrat: Jangan Dibelokkan!

RABU, 03 FEBRUARI 2021 | 09:45 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Surat yang dilayangkan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) adalah untuk meminta klarifikasi terkait dugaan keterlibatan pejabat tinggi pemerintah merebut paksa kepemimpinan Partai Demokrat.

Karena itu, Partai Demokrat berharap kepada semua pihak agar tidak membelokkan maksud dari surat tersebut.

Demikian disampaikan Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (3/2).


"Proses pengiriman surat Ketua Umum kepada Bapak Presiden, merupakan buah dari komitmen dan kesepakatan antara kedua belah pihak, untuk saling menjaga hubungan baik dan komunikasi yang lancar," kata Herzaky.

Herzaky menegaskan, surat kepada Presiden Jokowi dilayangkan dalam rangka untuk meminta pihak-pihak yang diduga telah mencatut nama Presiden dan yang lainnya dengan cara melakukan gerakan politik inkonstutional.

"Untuk menghentikan tindakan orang-orang yang gemar mencatut dan mengatasnamakan Bapak Presiden, maupun nama Ketua Umum Partai Demokrat, dengan tujuan yang tidak baik dan mengadu domba," tegasnya.

"Jadi jangan dibelokkan, kok malah kita dianggap berhadapan dengan Istana," demikian Herzaky menambahkan.

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) secara resmi telah bersurat kepada Presiden Joko Widodo untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi terkait adanya gerakan politik dari lingkaran Istana ingin mengambilalih kepemimpinan Partai Demokrat.

"Saya telah mengirimkan surat secara resmi kepada Yang Terhormat Bapak Presiden Joko Widodo untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi dari beliau terkait kebenaran berita yang kami dapatkan ini," kata AHY, Senin lalu (1/2).

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

BSI Tutup 2025 dengan Syukur dan Spirit Kemanusiaan

Kamis, 01 Januari 2026 | 18:11

KUHP Baru Hambat Penuntasan Pelanggaran HAM Berat

Kamis, 01 Januari 2026 | 18:10

TNI AL Gercep Selamatkan Awak Speedboat Tenggelam di Perairan Karimun

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:58

BNPB Laporkan 1.050 Huntara Selesai Dibangun di Aceh

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:55

Indonesia Menjadi Presiden HAM PBB: Internasionalisme Indonesia 2.O

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:51

Prabowo Ungkap Minat Swasta Manfaatkan Endapan Lumpur Bencana Aceh

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:46

YLBHI: Pasal-pasal di KUHP Baru Ancam Kebebasan Berpendapat

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:39

Satgas Pemulihan Bencana Harus Hadir di Lapangan Bukan Sekadar Ruang Rapat

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:19

Saatnya Indonesia Mengubah Cara Mengelola Bencana

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:11

Purbaya Klaim Ekonomi Membaik, Tak Ada Lagi Demo di Jalan

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:11

Selengkapnya