Berita

Ketum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono/Net

Politik

Gerakan Kudeta AHY Karena Demokrat Prospek Untuk Kendaraan Politik Pilpres 2024

SENIN, 01 FEBRUARI 2021 | 20:49 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Gerakan orang dekat Presiden Joko Widodo yang ingin mengambilalih Partai Demokrat lebih dikarenakan prospek partai itu sebagai kendaraan politik di pemilihan presiden (Pilpres) 2024 mendatang.

Direktur Eksekutif Romeo Strategic Research & Consulting (RSRC), A. Khoirul Umam menganalisa, Partai Demokrat cukup prospek untuk digunakan sebagai kendaraan politik memuluskan langkah meraih kursi kepemimpinan nasional.

"Langkah kudeta terhadap AHY itu karena melihat bahwa Demokrat cukup prospektif untuk kendaraan politik menuju 2024 mendatang," demikian kata Umam kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (1/2).


Kata Umam, dari berbagai hasil survei dari beberapa lembaga, Partai berlambang Mercy itu mengalami tren elektabilitas yang cenderung meningkat signifikan.

Apalagi, kata Umam partai yang dipimpin oleh Agus Harimurti Yudhoyono itu merupakan partai di luar pemerintahan yang masih solid. Tidak seperti PAN dan PKS yang pecah.
 
"Jika dilihat dr survei Vox Populi, LKPI, IDM, RTK, semua menunjukkan tren elektabilitas Demokrat terus meningkat. Demokrat adalah satu-satunya nya partai di luar pemerintahan yang relatif masih solid, di saat PAN dan PKS sudah pecah," demikian kata Umam.

Terungkapnya sosok Moeldoko sebagai dalang kudeta terhadap AHY diungkapkan oleh Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra.

Herzaky mengatakan data itu didapatkan dari kesaksian beberapa petinggi partai di tingkat pusat hingg daerah.

Belakangan terungkap bahwa sosok lingkaran Istana itu adalah Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal (Purn) Moeldoko.

Moeldoko pun tidak membantah secara tegas bahwa dia tidak melakukan kudeta seperti disampaikan petinggi Demokrat.

Populer

Keputusan Bisnis Dipidanakan, Nicko Widjaja Tulis Surat dari Rumah Tahanan

Jumat, 22 Mei 2026 | 17:34

Jangan Biarkan Dua Juri Final LCC Lolos dari Sanksi UU ASN

Kamis, 14 Mei 2026 | 12:43

Tetangga Sudah Mendahului, Indonesia Masih Berpidato

Jumat, 15 Mei 2026 | 05:30

Jokowi Boleh Keliling Indonesia Asal Tunjukkan Ijazah Asli

Rabu, 20 Mei 2026 | 01:33

Cegah Kabur, Segera Eksekusi Razman Nasution!

Kamis, 21 Mei 2026 | 05:04

Tuntutan Seret Jokowi ke Pengadilan terkait Kasus Nadiem Mengemuka

Jumat, 15 Mei 2026 | 00:02

Bebaskan Nadiem, Lalu Adili Jokowi

Senin, 18 Mei 2026 | 02:46

UPDATE

Kasus Roy Cs, Polisi Sudah Lengkapi Petunjuk Jaksa

Sabtu, 23 Mei 2026 | 20:13

Bukan Soal Salah Nama Desa, IPI: Reshuffle Perlu Karena Rapor Merah Menko Pangan

Sabtu, 23 Mei 2026 | 19:49

Pertamina Trans Kontinental Berdampak bagi Lingkungan, Raih Best CSR 2026

Sabtu, 23 Mei 2026 | 19:10

Hilirisasi Nasional, Jalan Menuju Keadilan Ekonomi

Sabtu, 23 Mei 2026 | 18:13

Ekonom: Tata Kelola SDA dan Perekonomian Sudah Keluar Jalur UUD 1945

Sabtu, 23 Mei 2026 | 18:10

Ekonom Ramal Rupiah Betah di Rp17.000 per Dolar AS

Sabtu, 23 Mei 2026 | 17:45

Dukung Dakwah di AS, KAUMY Salurkan Bantuan untuk Nusantara Foundation

Sabtu, 23 Mei 2026 | 17:43

Bamsoet dan Ketum Perbakin Banten Berburu Babi Hutan Perusak Panen

Sabtu, 23 Mei 2026 | 17:27

Salah Beri Informasi Saat Minyakita Bermasalah, Pengamat: Ucapan Prabowo Peringatan untuk Zulhas

Sabtu, 23 Mei 2026 | 17:13

Regulasi Right to Be Forgotten di Indonesia Masih Abu-abu

Sabtu, 23 Mei 2026 | 16:58

Selengkapnya