Kepala KSP Moeldoko saat memberi keterangan merespons tudingan Partai Demokrat akan melakukan kudeta terhadap AHY/Repro
Kepala Staf Kantor Kepresidenan (KSP) Jenderal TNI (Purn) Moeldoko mengklarifikasi ihwal kabar yang beredar bahwa dirinya disebut-sebut menjadi salah satu pihak di lingkaran Istana yang berupaya melakukan 'kudeta' kepemimpinan di Partai Demokrat.
Moeldoko meminta pihak dari Partai Demokrat agar tidak mengkait-kaitkan dengan Istana.
Menurutnya, Presiden Joko Widodo tidak mengetahui apapun soal isu 'kudeta' pucuk pimpinan Partai Demokrat.
"Jangan dikit-dikit Istana dalam hal ini ya. Saya ingatkan, sekali lagi, jangan dikit-dikit Istana. Dan jangan ganggu Pak Jokowi dalam hal ini. Sebab beliau dalam hal ini tak tahu sama sekali, tak tahu apa-apa dalam isu ini," tegas Moeldoko saat jumpa pers secara virtual, Senin malam (1/2).
Moeldoko kembali menegaskan bahwa isu 'kudeta' kepemimpinan di Partai Demokrat tidak ada kaitannya dengan istana negara.
"Ini urusan saya, Moeldoko ini, bukan sebagai KSP," tegasnya mantan Panglima TNI ini.
Moeldoko mengatakan, memang ada sekelompok orang dari berbagai daerah yang datang menemuinya.
"Beberapa kali banyak tamu berdatangan. Saya orang terbuka. Saya mantan Panglima TNI tapi saya gak punya batas dengan siapapun, terbuka 24 jam. Siapapun," tuturnya.
"Mereka datang berbondong-bondong ya saya terima. Konteksnya apa saya juga gak ngerti. Dari ngobrol-ngobrol itu biasanya saya awali dari pertanian karena saya memang suka pertanian. Berikutnya curhat tentang situasi yang dihadapi, ya gue dengerin aja, gitu. Berikutnya ya udah dengerin aja," sambungnya.
"Saya sih sebetulnya prihatin melihat situasi itu. Karena saya juga bagian yang mencintai Demokrat," demikian Moeldoko.
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebelumnya mengungkapkan ada gerakan inkonstutional yang berupaya secara paksa mengambil alih kepemimpinan yang sah Partai Demokrat.
Gerakan inkonstutional itu belakangan diketahui dan langsung dibahas secara serius dalam Rapat Pimpinan Partai Demokrat.
"Kami memandang perlu untuk memberikan penjelasan secara resmi tentang duduk perkara yang sebenarnya. Yaitu tentang adanya gerakan politik yang mengarah pada upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa," ungkap AHY saat jumpa pers di Kantor DPP Partai Demokrat, Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, Senin (1/2).
AHY menuturkan, gabungan dari pelaku gerakan ini ada 5 (lima) orang yang terdiri dari 1 kader Demokrat aktif, 1 kader yang sudah 6 tahun tidak aktif, 1 mantan kader yang sudah 9 tahun diberhentikan dengan tidak hormat dari partai, karena menjalani hukuman akibat korupsi, dan 1 mantan kader yang telah keluar dari partai 3 tahun yang lalu.
"Sedangkan yang non kader partai adalah seorang pejabat tinggi pemerintahan, yang sekali lagi, sedang kami mintakan konfirmasi dan klarifikasi kepada Presiden Joko Widodo," katanya.
