Berita

Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)/Net

Politik

Pengkudeta AHY, Dorong KLB Dan Janjikan Imbalan Uang Dalam Jumlah Besar

SENIN, 01 FEBRUARI 2021 | 16:38 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) secara terukur membuka informasi adanya gerakan politik yang mengarah pada upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa.

AHY menyebutkan, upaya paksa pengambilalihan ketua umum Partai Demokrat dilakukan gabungan lima orang.

Yaitu, satu kader Demokrat aktif, satu kader yang sudah 6 tahun tidak aktif, satu mantan kader yang sudah diberhentikan tidak hormat karena korupsi pada 9 tahun lalu, satu mantan kader yang keluar 3 tahun lalu, dan satu nonkader partai yang juga seorang pejabat tinggi pemerintah.


Adapun ajakan dan permintaan dukungan untuk mengganti paksa ketum Demokrat, dilakukan baik melalui telepon maupun pertemuan langsung.

Jelas AHY, konsep dan rencana yang dipilih para pelaku untuk mengganti dengan paksa ketum Demokrat yang sah, adalah dengan menyelenggarakan Kongres Luar Biasa (KLB).

"Berdasarkan penuturan saksi dalam berita acara pemeriksaan, untuk 'memenuhi syarat' dilaksanakannya KLB, pelaku gerakan menargetkan 360 orang para pemegang suara, yang harus diajak dan dipengaruhi, dengan imbalan uang dalam jumlah yang besar," ucap dia.

AHY didampingi didampingi Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Riefki Harsya, Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Hinca Panjaitan, dan Ketua Majelis Kehormatan Partai Demokrat Nahrawi Ramli, menggelar jumpa pers, di halaman Kantor DPP Partai Demokrat, Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, Senin (1/2).

Para pelaku merasa yakin gerakan ini pasti sukses, karena mereka mengklaim telah mendapatkan dukungan sejumlah petinggi negara lainnya.

"Kami masih berkeyakinan, rasanya tidak mungkin cara yang tidak beradab ini dilakukan oleh para pejabat negara, yang sangat kami hormati, dan yang juga telah mendapatkan kepercayaan rakyat," ujar AHY.

AHY masih berharap semua itu tidak  benar.  Tetapi, kesaksian dan testimoni para kader partai (termasuk pengurus DPD dan DPC) yang dihubungi dan diajak bicara oleh para pelaku  gerakan tersebut, memang menyebutkan hal-hal demikian.

Populer

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

KPK Didesak Panggil Zita Anjani Buntut Harta Meroket 1.000 Persen

Kamis, 18 Juni 2026 | 04:19

26 Nama Besar dari Sony Sonjaya di Korupsi MBG Dicatat Rapi

Rabu, 17 Juni 2026 | 03:11

UPDATE

Revolusi Status Buruh Harian Lepas

Senin, 22 Juni 2026 | 00:03

Nyanyian Sony Sebut 41 Nama Dituding Hanya untuk Kelabui Penyidik

Minggu, 21 Juni 2026 | 23:33

Penangkapan Roy dan Tifa Perkuat Anggapan Polisi di Bawah Kendali Jokowi

Minggu, 21 Juni 2026 | 23:17

Prabowo Panggil Rosan, Bahas Optimalisasi Aset Negara dan Transformasi BUMN

Minggu, 21 Juni 2026 | 22:55

Program Sekolah Rakyat Dapat Akses Gratis Talent DNA ESQ

Minggu, 21 Juni 2026 | 22:32

Malam Ini Roy Suryo dan Dokter Tifa Nginap di Rutan Polda, Besok ke Kejaksaan

Minggu, 21 Juni 2026 | 22:01

Teruji di MRS 2026, Pertamax Turbo Jadi Andalan Utama Pembalap Nasional

Minggu, 21 Juni 2026 | 21:46

Penyelenggaraan Haji Tahun Ini Lebih Baik dari Sebelumnya

Minggu, 21 Juni 2026 | 21:46

Buntut Gesekan Petugas vs Ojol, Ini Strategi Baru Dishub DKI Atur Ruang Jalan Ibu Kota

Minggu, 21 Juni 2026 | 21:31

Mensos ke Pejabat Baru: Jangan Sabotase Program Sekolah Rakyat!

Minggu, 21 Juni 2026 | 20:45

Selengkapnya