Berita

Pemimpin Myanmar, Aung San Suu Kyi/Net

Dunia

Aung San Suu Kyi Desak Warga Tolak Kudeta Militer Dan Lancarkan Aksi Protes

SENIN, 01 FEBRUARI 2021 | 14:37 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Pemimpin Myanmar, Aung San Suu Kyi menyerukan agar publik tidak menerima kudeta yang dilakukan oleh militer dan mendesak masyarakat untuk melakukan protes.

Dalam sebuah pernyataan atas namanya yang dirilis oleh partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) pada Senin (1/2), Aung San Suu Kyi menyebut jika masyarakat menerima kudeta, maka Myanmar akan kembali berada di bawah kediktatoran.

"Tindakan militer adalah tindakan untuk mengembalikan negara di bawah kediktatoran," ujarnya dalam pernyataan yang diunggah di halaman Facebook Aung San Suu Kyi itu.


"Saya mendesak orang-orang untuk tidak menerima ini, untuk menanggapi dan dengan sepenuh hati memprotes kudeta militer," lanjutnya, seperti dikutip Reuters.

Peraih Nobel Perdamaian itu mengatakan tindakan yang dilakukan oleh militer saat ini tidak dapat dibenarkan dan bertentangan dengan konstitusi serta keinginan para pemilih.

Reuters menyebut belum bisa mengonfirmasi siapa yang mengunggah pernyataan tersebut karena panggilan telepon tidak dijawab.

Situasi mencekam saat ini tengah dialami oleh Myanmar. Pada Senin dini hari, militer menangkap dan menahan Aung San Suu Kyi beserta para pejabat NLD dalam sebuah penggerebekan.

Kemudian militer mengumumkan mengambil alih kekuasaan dan menyatakan Panglima Militer Min Aung Hlaing. Militer juga memberlakukan keadaan darurat selama satu tahun.

Insiden tersebut terjadi di tengah ketegangan antara pemerintah sipil dan militer terkait pemilu pada November lalu. Militer menuding pemilu yang dimenangkan oleh NLD penuh dengan kecurangan. Mereka juga mengkritik pemerintah yang menunda pemilu karena pandemi Covid-19.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

Desakan Pecat Nusron Mencuat, Ahmad Doli Memungkinkan jadi Pengganti

Minggu, 20 September 2026 | 05:26

UPDATE

KPK Terbitkan Sprindik Baru Terkait TPPU Wali Kota Madiun Maidi

Rabu, 23 September 2026 | 18:27

Pemerintah Sediakan Pendidikan Gratis Mulai TK hingga SMA Lewat Dana BOS

Rabu, 23 September 2026 | 18:19

IHSG-Rupiah Kompak Parkir di Zona Hijau Usai BI Tahan Suku Bunga

Rabu, 23 September 2026 | 17:58

Beli Tiket MotoGP Indonesia 2026 via wondr by BNI Diskon hingga Rp300 Ribu

Rabu, 23 September 2026 | 17:41

Anggota DPRD Hingga Petinggi LSM Diperiksa KPK dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 23 September 2026 | 17:38

Prabowo Bentuk Tim Khusus Kaji Rencana Gratiskan Kuliah di PTN

Rabu, 23 September 2026 | 17:34

Bos BI Ungkap Investasi Asing Masuk RI Rp7,1Triliun, Ditopang SBN

Rabu, 23 September 2026 | 17:18

Legislator Nasdem Dorong Pembenahan Pelayaran, Belajar dari Kereta Api

Rabu, 23 September 2026 | 17:09

Pemerintah Bisa Lebih Repot Bila Daya Beli Kelas Menengah Terus Tertekan

Rabu, 23 September 2026 | 17:01

Prabowo Pantau Karhutla Sumatra-Kalimantan, 209,78 Hektare Masih Dipadamkan

Rabu, 23 September 2026 | 16:52

Selengkapnya