Berita

Director Country Greenpeace Indonesia, Leonard Simanjuntak, dalam acara World View Kantor Berita Politik RMOL/Repro

Politik

Greenpeace: Masih Ada Aktor Berstatus Quo Jadi Penumpang Gelap RUU Energi Baru Dan Terbarukan

SENIN, 01 FEBRUARI 2021 | 14:34 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Rancangan ndang-undang (RUU) Energi Baru dan Terbarukan (EBT) yang belum juga disahkan, dinilai Greenpeace Indonesia karena terdapat sebab kepentingan.

Country Director Greenpeace Indonesia, Leonard Simanjuntak mengatakan, persoalan kepentingan ini menjadi sebab yang mengakibatkan pengembanga dan pemanfaatan energi terbarukan belum bisa maksimal dikerjakan.

Sebagai contoh, Leonard menyebutkan salah satu sumber energi terbarukan untuk listrik, yaitu Penel Atap Surya yang sudah mulai dikembangkan masyarakat secara mandiri.


Dia menebutkan, penggunan listrik panel atap surya selama dua tahun naik dua kali lipat, atau dari sekitar 900 pengunna menjadi 2.700 penguna di awal tahun 2019.

"PLN hanya mau, karena permennya (peratura menterinya) menyatakan begitu, membeli listrik yang diproduksi oleh panel surya di rumah hanya 65 persen dari yang diproduksi, bukan 100 persen. Jadi masih ada kebijakan-kebijakan yang tidak kondusif," ujar Leonard dalam diskusi World View yang diselenggarakan Kantor Berita Politik RMOL secara virtual, Senin (1/2).

Padahal menurut Leonard, jika RUU EBT sudah disahkan, persoalan pemanfaatan eneri terbarukan semacam itu bisa dimaksimalkan.

Hanya saja menurutnya, ada sengkarut kepentingan di dalam RUU EBT. Di mana, dia menduga masih ada okum-oknum berkepntingan yang belum sepakat dengan isi RUU tersebut.

"Jadi kita punya harapan dari RUU Energi terbarukan. Tapi terus terang saja, saya melihat ada penumpang-penumpang gelapnya di situ," ungkapnya.

Salah satu cerminan dari adanya kepentingan kususus dari kalangan tertentu, dibeberkan Leonard, bisa terlihat dari istilah yang digunakan untuk RUU tersebut.

"Kan disisipkan (kata) 'baru dan terbarukan'. Kalau yang umum, secara universal diterima kan energi terbarukan. Nah, barunya ini apa?" tuturnya.

Sepengetahuan Leonard, yang dimaksud energi baru oleh pemerintah adalah seperti gasifikasi batu bara dan biofuel.

"Itu problematik menurut saya. Jadi, yang aktor-aktor status quo ini masih ingin menumpang di dalam skenario energi yang baru untuk Indonesia," bebernya.

"Jadi disini yang harus kita clearkan, terus terang saja, masih banyak penumpang gelapnya," demikian Leonard Simanjuntak menambahkan.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

MAKI Heran KPK Tak Kunjung Tahan Tersangka Korupsi CSR BI

Selasa, 13 Januari 2026 | 20:11

Keadilan pada Demokrasi yang Direnggut

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:54

Program MBG Tetap Harus Diperketat Meski Kasus Keracunan Menurun

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:51

Oegroseno: Polisi Tidak Bisa Nyatakan Ijazah Jokowi Asli atau Palsu

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:48

Ketum PBMI Ngadep Menpora Persiapkan SEA Games Malaysia

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:41

Sekolah Rakyat Simbol Keadilan Sosial

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:41

110 Siswa Lemhannas Siap Digembleng Selama Lima Bulan

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:30

PBNU Bantah Terima Aliran Uang Korupsi Kuota Haji

Selasa, 13 Januari 2026 | 19:08

Demokrat Tidak Ambil Pusing Sikap PDIP Tolak Pilkada Via DPRD

Selasa, 13 Januari 2026 | 18:57

Amankan BBE-Uang, Ini 2 Kantor DJP yang Digeledah KPK

Selasa, 13 Januari 2026 | 18:40

Selengkapnya