Demokrasi Kita Inkonsisten, Pilkada Boleh Calon Independen Sementara Pilpres Ogah

Revisi UU Pemilu itu perlu karena pelaksanaan undang-undnag yang ada sekarang, bukan saja menimbulkan korban ratusan petugas tanpa adanya pengusutan, juga kurang memenuhi asas demokrasi terutama saat pilpres.

Demikian disampaikan pengamat politik M. Rizal Fadillah kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (1/2).

Terkait isu klasik dalam RUU Pemilu, ambang batas pencalonan presiden atau presidential treshold), Rizal Fadillah sepakat untuk dihapus.

"Presidential treshold semestinya 0 persen agar pilihan publik lebih banyak," ujarnya.

"Ini konsekuensi pilihan negara demokrasi. Harus dibuka kesempatan adanya capres non partai (independen), karena tidak konsisten jika pilkada diperkenankan keberadaan calon Independen, tetapi pilpres tidak ada," lanjut Rizal Fadillah.

Namun, jelas Rizal Fadillah, jika pun ada proporsi peran partai politik sekaligus memenuhi asas demokrasi, maka presidential treshold harus minimal, yaitu 5 persen saja.

"Ini dikaitkan dengan arah ke depan pemilu legislatif harus didekatkan pada sistem distrik. Sistem pemilu proporsional sedikit demi sedikit harus ditinggalkan karena dinilai kurang demokratis," ucapnya.