Berita

Xiaomi/Net

Dunia

Xiaomi Ajukan Keberatan Atas Kebijakan Pemerintah AS Ke Pengadilan Washington

SENIN, 01 FEBRUARI 2021 | 09:57 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Raksasa teknologi China, Xiaomi Corp mengajukan keberatan terhadap kebijakan Pentagon dan Departemen Keuangan Amerika Serikat (AS). Kebijakan yang dimaksuda merupakan memasukan perusahaan itu ke dalam daftar entitas yang terkait dengan militer China.

Dalam pemberitahuan di bursa saham Hong Kong pada Minggu (31/1), Xiaomi menyebut pengaduan telah diajukan di pengadilan distrik Washington pada Jumat (29/1). Perusahaan itu menuntut agar dua departemen AS mengahapuskan nama Xiaomi dari daftar entitas yang memiliki hubungan dengan sektor militer China.

Selain itu, dimuat Sputnik, Xiaomi juga menyampaikan keluhannya kepada Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin dan Menteri Keuangan AS Janet Yellen. Xiaomi menyebut keputusan itu melanggar hukum dan tidak konstitusional.


Awal bulan ini, Xiaomi bersama delapan perusahaan China lainnya masuk daftar hitam Gedung Putih. Imbasnya, pemerintah melarang investor Amerika membeli sekuritas perusahaan dan mendorong divestasi dari pembuat elektronik itu.

Larangan yang akan mulai berlaku pada 15 Maret 2021 nyatanya membuat saham Xiaomi turun hampir 11 persen di Bursa Efek Hong Kong.

Sebelum itu, pada 2020, AS juga memasukkan Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC) dan Huawei ke dalam daftar yang sama.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

Desakan Pecat Nusron Mencuat, Ahmad Doli Memungkinkan jadi Pengganti

Minggu, 20 September 2026 | 05:26

UPDATE

KPK Terbitkan Sprindik Baru Terkait TPPU Wali Kota Madiun Maidi

Rabu, 23 September 2026 | 18:27

Pemerintah Sediakan Pendidikan Gratis Mulai TK hingga SMA Lewat Dana BOS

Rabu, 23 September 2026 | 18:19

IHSG-Rupiah Kompak Parkir di Zona Hijau Usai BI Tahan Suku Bunga

Rabu, 23 September 2026 | 17:58

Beli Tiket MotoGP Indonesia 2026 via wondr by BNI Diskon hingga Rp300 Ribu

Rabu, 23 September 2026 | 17:41

Anggota DPRD Hingga Petinggi LSM Diperiksa KPK dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 23 September 2026 | 17:38

Prabowo Bentuk Tim Khusus Kaji Rencana Gratiskan Kuliah di PTN

Rabu, 23 September 2026 | 17:34

Bos BI Ungkap Investasi Asing Masuk RI Rp7,1Triliun, Ditopang SBN

Rabu, 23 September 2026 | 17:18

Legislator Nasdem Dorong Pembenahan Pelayaran, Belajar dari Kereta Api

Rabu, 23 September 2026 | 17:09

Pemerintah Bisa Lebih Repot Bila Daya Beli Kelas Menengah Terus Tertekan

Rabu, 23 September 2026 | 17:01

Prabowo Pantau Karhutla Sumatra-Kalimantan, 209,78 Hektare Masih Dipadamkan

Rabu, 23 September 2026 | 16:52

Selengkapnya