Gagasan Capres Harus Anggota Parpol Jadi Bukti Partai Gagal Lahirkan Kader Berkualitas

Presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden menjadi salah satu isu yang krusial dalam revisi UU 7/2017 tentang Pemilu. Kini muncul gagasan berkembang yang mengharuskan agar calon presiden adalah anggota partai politik.

Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tandjung menyetujui gagasan tersebut. Alasannya, karena partai politik merupakan pilar demokrasi, sehingga segala sesuatu yang berkenaan dengan kepentingan masyarakat idealnya harus disampaikan melalui partai politik.

Namun demikian, politisi muda Partai Golkar, Andi Sinulingga tidak sepaham dengan gagasan tersebut. Baginya gagasan itu tidak relavan dengan apa yang terjadi di tubuh partai politik.

Menurutnya, yang sebenarnya diperlukan adalah reformasi partai politik. Sehingga, parpol benar-benar mampu signifikan melahirkan kader-kader bangsa yangg memiliki kapasitas dan integritas untuk mengisi kepemimpinan baik eksekutif maupun di legislatif.

“Pastikan sistem kaderisasi berjenjang dengan baik, bangun budaya akuntabilitas di tubuh parpol,” tegasnya kepada redaksi, Minggu (31/1).

Tanpa reformasi parpol, Andi Sinulingga menilai keinginan untuk mewajibkan calon presiden dan kepala daerah berasal dari anggota partai politik sebatas menjadi bukti bahwa partai politik gagal melahirkan kader-kader berkualitas di mata rakyat banyak.

Keinginan itu menunjukkan bahwa parpol ingin mudah saja tanpa mau susah payah dan serius melakukan langkah-langkah sistemik yang mendorong lahirnya kader-kader yang berkualitas.

“Jika sadar bahwa parpol itu pilar demokrasi, maka tumbuh kembangkan dulu budaya demokrasi di dalam tubuh parpol,” tutupnya.