Berita

Permadi Arya alias Abu Janda/Net

Politik

Anggap Abu Janda Keterlaluan, BEM FH UIJ Desak Kapolri Beri Atensi Ke Pelaporan KNPI

SABTU, 30 JANUARI 2021 | 22:22 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Laporan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) atas perilaku Permadi Arya alias Abu Janda didukung oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta (BEM FH UIJ).

Ketua BEM FH UIJ, Firman Adinata mengatakan, Abu Janda selama ini selalu membuat kontoversi yang memecah kesatuan masyarakat Indonesia. Hal itu terbukti dari laporan yang masuk di Kepolisian.

"Sedikitnya ada empat laporan di Kepolisian terkait perilaku Abu Janda yang berbau SARA yang sampai saat ini tidak jelas proses perkembangan penyidikannya," ujar Firman dalam siaran pers yang diterima Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (30/1).

Firman menyebutkan satu persatu kasus yang terkait Abu Janda. Yaitu pertama terkait pernyataan 'Bendera Tauhid Bendera Teroris, Bukan Panji Nabi' di Polda Metro Jaya (2018). Kedua, laporan terkait pernyataan 'Aksi Bela Tauhid Aksi Politik Terselubung' di Bareskrim Polri (2018).

Kemudian ketiga, pelaporan terkait pernyataan 'Teroris Punya Agama, Agamanya Islam' di Bareskrim Polri (2019) dan keempatPelaporaan terkait cuitan 'Kalimat Rasis ke manan Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai' di Bareskrim Polri (2021).

"Sehingga kita semua saat ini wajar bertanya terhadap instansi penegak hukum Kepolisian Republik Indonesia, apakah Permadi Arya alias Abu Janda merupakan masyarakat Indonesia ‘yang kebal hukum’?" ungkap Firman.

Sebagai instiusi penegak hukum, Polri menurut Firman tidak boleh tebang pilih dalam melaksanakan penegakan hukum, utamanya tindakan SARA yang dilakukan oleh siapapun di negeri ini, karena menyangkut kesatuan masyarakat.

Maka dari itu, BEM FH UIJ mendukung penuh DPP KNPI atas adanya Laporan Kepolisian terhadap Permadi Arya alias Abu Janda, atas dugaan tindak pidana menyebarkan ujaran kebencian bernada SARA.

"Serta mendesak Kapolri Bapak Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si. untuk memberikan atensi dan atau perhatiannya atas Laporan tersebut demi keadilan hukum dan persatuan masyarakat Indonesia," demikian Firman Adinata menutup.

Populer

PDIP: Daripada Beli Peternakan Di Belgia, Erick Thohir Sebaiknya Kelola BPTUHPT Padang Mengatas

Senin, 19 April 2021 | 14:47

Rocky Gerung: Bocoran Bambang Brodjonegoro Menunjukkan Presiden Memang Cuma Petugas Partai

Selasa, 13 April 2021 | 12:50

Natalius Pigai: Sejak Dilantik Jubir Presiden, Baru Kali Ini Komentar Fadjroel Terbaik

Senin, 19 April 2021 | 00:38

Polisi Korea Selatan Tangkap Alumni ITB, Tersangkut Kasus Transaksi Elektronik

Senin, 19 April 2021 | 19:19

Erdogan Marah Dijuluki Diktator, Turki Langsung Bekukan Pembelian Helikopter Dari Italia

Senin, 12 April 2021 | 08:45

Pilih Jalur PTUN Terkait Demokrat, Moeldoko Diprediksi Akan Temui Jalan Buntu

Sabtu, 17 April 2021 | 19:42

Soal Perkara Habib Rizieq, Untung Pandemi, Kalau Tidak Masyarakat Sudah Tumpah Karena Marah

Sabtu, 17 April 2021 | 22:14

UPDATE

Ekspor Meningkat, Khofifah: Alhamdulillah Sinyal Pemulihan Ekonomi Jawa Timur Terus Menguat

Rabu, 21 April 2021 | 18:16

Kosgoro 1957 Serahkan Satu Ton Beras Bantu Korban Kebakaran Taman Sari

Rabu, 21 April 2021 | 18:15

NOC Indonesia Sambut Antusias Keppres Pencalonan Indonesia Sebagai Tuan Rumah Olimpiade 2032

Rabu, 21 April 2021 | 18:09

PKS: Pembelokan Sejarah Indonesia Dari Kekejaman PKI Dilakukan Satu Dekade Terakhir

Rabu, 21 April 2021 | 17:46

Penyidik KPK Diduga Peras Walikota Tanjungbalai, Firli Bahuri: Kami Zero Tolerance Terhadap Penyimpangan

Rabu, 21 April 2021 | 17:44

Hadapi Persija Di Final Piala Menpora, Pelatih Persib: Kami Menanti Laga Ini

Rabu, 21 April 2021 | 17:39

Kasus Meninggal Covid-19 Naik Hingga 230 Orang Hari Ini, Yang Sembuh Tembus 91 Persen

Rabu, 21 April 2021 | 17:35

Poros Islam Lebih Pas Duetkan Anies Dengan Sandiaga Atau RK, Bukan Dengan Muhaimin

Rabu, 21 April 2021 | 17:33

KPK Dalami Informasi Penyidik Minta Uang Rp 1,5 M Ke Walikota Tanjungbalai Syahrial

Rabu, 21 April 2021 | 17:30

Garuda Bayar Denda Rp 241 M Ke Australia, Komisi VI: Kami Belum Dengar

Rabu, 21 April 2021 | 17:29

Selengkapnya