Berita

Gedung Parlemen di kawasan Senayan, Jakarta/Net

Editorial

Ditolak Setelah Masuk Baleg, Siapa Yang Suruh Revisi UU Pemilu Dihentikan?

SABTU, 30 JANUARI 2021 | 21:33 WIB | OLEH: RUSLAN TAMBAK

Usulan revisi UU pemilihan umum (Pemilu) yang sudah disetujui di Komisi II DPR, kini kembali diributkan.

Tiba-tiba ada beberapa fraksi yang menolak keras RUU tersebut. Di antaranya PPP, PAN dan PKB.

Padahal, draf RUU Pemilu sudah sampai ke meja Badan Legislasi (Baleg) DPR untuk diharmonisasi. RUU ini juga masuk Prolegnas prioritas 2021.


Dalam draf yang tersebar, RUU Pemilu ini merangkum UU mengenai pemilihan kepala daerah (Pilkada).

Artinya, pengusul RUU ini berharap, ke depan terkait kepemiluan, bangsa ini hanya memiliki satu undang-undang, yaitu RUU Pemilu.

Sebelumnya, UU Pemilu yang berlaku saat ini, juga merupakan gabungan dari undang-undang yang mengatur pemilihan presiden (Pilpres) dan pemilihan legislatif (Pileg).

Dan hingga saat ini, seperti pemberitaan di banyak media, hanya dua fraksi yang getol menyuarakan agar revisi UU Pemilu dilanjutkan, yaitu Partai Nasdem dan PKS.

Dua partai ini juga setuju normalisasi Pilkada. Pilkada 2022 dan 2023 kembali diagendakan seperti UU Pilkada tahun 2015, bukan seperti UU sekarang hasil revisi tahun 2016 (Pilkada serentak secara nasional 2024).

Lalu kenapa tiba-tiba banyak partai politik yang berubah haluan. Apakah permintaan (kesadaran) sendiri, atau ada yang menyuruh?

Kesadaran sendiri maksudnya, kalau revisi UU Pemilu ini tetap dilanjutkan, dikhawatirkan akan bias, dan bisa menusuk diri sendiri.

Misalnya, bagi partai menengah dan ke bawah, kalau ambang batas parlemen (parliamentary threshold) dinaikkan, dari 4 persen menjadi 5 persen atau bahkan 7 persen, ini akan membahayakan.

Bisa-bisa tidak masuk lagi ke Parlemen, alias berhenti ngantor di Senayan.

Belum lagi sistem pemilu, meski mayoritas fraksi di Komisi II sepakat untuk tetap memilih opsi proporsional terbuka, namun partai besar seperti PDIP menginginkan proporsional tertutup.

Lalu, kalau bukan permintaan sendiri mundur dari pembahasan, apakah mungkin ada yang menyuruh?

Konon katanya, beberapa fraksi ramai-ramai menolak RUU Pemilu, karena keinginan orang tertinggi di negeri ini.

Khusus soal Pilkada, dinginkan tetap mengikuti UU yang lama. Yaitu, Pilkada serentak secara nasional dilaksanakan pada tahun 2024. Tidak ada Pilkada 2022 dan 2023.

Alasan lain, UU 7/2017 Pemilu, yang berlaku saat ini, belum sepenuhnya diterapkan. Sehingga tidak perlu mengubah UU Pemilu setiap lima tahun.

Juga saat ini, semua enargi harus dikerahkan untuk penanganan pandemi Covid-19.

Pemerintah disebutkan ingin lebih fokus pada pemulihan ekonomi ketimbang mengurusi pilkada.

Terkait lobi-lobi RUU Pemilu, apakah dilanjutkan atau dihentikan, awal tahun 2021, memang sudah mulai ramai diperbincangkan.

Kamis lalu (28/1), Presiden Joko Widodo mengumpulkan Tim Kampanye Nasional Pemenangan Jokowi-Maruf Amin, di Istana Negara. Disebutkan, salah satu yang dibahas adalah terkait urgensi revisi UU Pemilu dan UU Pilkada.

Selain tim kampanye, dikabarkan Presiden Jokowi juga sudah bertemu dengan sejumlah ketua umum partai politik koalisi. Pembahasan pertemuan juga masih seputar kepemiluan.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Mendagri Kukuhkan Agus Fatoni Jadi Ketua Umum DPN IKAPTK 2026-2031

Kamis, 19 November 2026 | 20:34

Kantongi Dana Rp300 Triliun, Anggito Sebut LPS Mulai Crisis Ready

Kamis, 19 November 2026 | 20:18

Finalis MediaMIND Saksikan Produksi hingga Kepedulian Lingkungan PT TIMAH

Kamis, 19 November 2026 | 20:12

INDEF Ingatkan Kenaikan Harga Gas Bisa Merembet ke Inflasi

Kamis, 19 November 2026 | 19:59

Sinergi Pesantren dan Koperasi Akan Lahirkan Ribuan Pengusaha Baru

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Puluhan Camat Dipalak untuk Sediakan 9.222 Porsi Sop Ayam di HUT ke-222 Klaten

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Garuda MP: Indonesia Figur Pemersatu dan Utamakan Rakyat

Kamis, 19 November 2026 | 19:37

Di KTT APEC, Prabowo Blak-blakan Korupsi dan Narkoba Masih Jadi PR Indonesia

Kamis, 19 November 2026 | 19:30

Pengusaha Pupuk Minta RUU Migas Segera Dibahas, Ini Alasannya

Kamis, 19 November 2026 | 19:27

Jaringan Saudagar Muhammadiyah Teken MoU Kerja Sama dengan Tiga BUMN

Kamis, 19 November 2026 | 19:19

Selengkapnya