Berita

Kepala Departemen Luar Negeri dan Keamanan Nasional DPP Partai Demokrat, Didi Irawadi Syamsuddin/Net

Hukum

Demokrat: Penguasa Jangan Lindungi Orang-orang Rasis, Sanksi Tegas!

SABTU, 30 JANUARI 2021 | 08:54 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pemerintah harus menegakkan hukum terhadap Permadi Arya alias Abu Janda yang dilaporkan oleh DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) ke Bareskrim Polri atas dugaan twit rasis terhadap aktivis HAM Natalius Pigai.

Demikian ditegaskan Kepala Departemen Luar Negeri dan Keamanan Nasional DPP Partai Demokrat, Didi Irawadi Syamsuddin dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (30/1).

"Tidak ada jalan lain, pemerintah harus tegakkan hukum, beri sanksi tegas, jangan lindungi sedikit pun orang-orang rasis," tegas anggota DPR RI itu.


Didi mengatakan, sudah 75 tahun Indonesia merdeka, dan kini kemerdekaan itu tercoreng oleh orang-orang yang baru saja melakukan tindakan rasisme terhadap Natalius Pigai. Tindakan tersebut adalah tindakan yang sangat memalukan dan dangkal secara intelektual.

"Ironis, bukan saja mereka sudah mempermalukan diri sendiri, tetapi sudah melecehkan cita-cita mulia demokrasi dan hak asasi manusia," sesal Didi.

Apalagi, sambung dia, di saat pemerintah sedang gencar-gencarnya memperkuat Pancasila dalam hal ini menjaga kesatuan dan keutuhan tanah air tercinta Indonesia. Namun patut disesalkan ada orang yang mendukung penguasa justru berbuat rasis.

"Bersihkan mereka dari barisan pendukung penguasa, sebab saya percaya jauh lebih banyak orang-orang baik yang ada dalam barisan pendukung penguasa. Jangan karena nila setitik, rusak susu sebelanga," tegas Didi.

Selain itu, Didi juga mengingatkan kepada oknum buzzer yang kerap membela penguasa di media sosial dan masih saja mencari pembenaran atas tindakan rasisme terhadap Natalius Pigai, haruslah disudahi dan dibersihkan.   
 
"Indonesia yang damai dan setara, cita-cita mulia yang selamanya harus kita jaga dan junjung tinggi!" pungkasnya.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

CELIOS Ungkap Ketimpangan Ekonomi Indonesia 2026

Rabu, 22 April 2026 | 14:13

Penambahan Komando Teritorial Berpotensi Seret TNI ke Politik Praktis

Rabu, 22 April 2026 | 14:05

Mega Syariah Bukukan Akuisisi Dana Pihak Ketiga Rp709 Miliar

Rabu, 22 April 2026 | 14:01

Prabowo Bakal Perbanyak Konser K-Pop di Indonesia

Rabu, 22 April 2026 | 13:49

Konsumsi BBM Harus Bijak di Tengah Gejolak Harga

Rabu, 22 April 2026 | 13:48

Komisi X DPR Sesalkan Dugaan Kecurangan Peserta UTBK Undip

Rabu, 22 April 2026 | 13:48

YLKI Sebut Pajak Tol Salah Sasaran dan Memberatkan Rakyat

Rabu, 22 April 2026 | 13:38

IHSG Sesi I Terkoreksi ke Level 7.544 di Tengah Ketidakpastian Geopolitik Timur Tengah

Rabu, 22 April 2026 | 13:24

Purbaya Pastikan Nasib Utang Whoosh Sudah Rampung

Rabu, 22 April 2026 | 13:10

Prabowo Jajaki Peluang Kirim WNI Ikut Program Kosmonaut Rusia

Rabu, 22 April 2026 | 12:58

Selengkapnya