Berita

Presiden Amerika Serikat, Joe Biden/Net

Dunia

Dubes Iran: AS Harus Segera Bertindak, Sebelum Kesepakatan Nuklir Tidak Lagi Jadi Pilihan

JUMAT, 29 JANUARI 2021 | 11:38 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Iran mendesak pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden untuk bertindak cepat jika ingin kembali ke kesepakatan nuklir, Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA) 2015.

Begitu yang disampaikan oleh Duta Besar Iran untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Majid Takht-Ravanchi dalam sebuah wawancara eksklusif dengan USA Today, Kamis (28/1).

Takht-Ravanchi menekankan, Biden perlu segera menentukan langkah sebelum JCPOA tidak lagi menjadi pilihan dan "jendela" negosiasi ditutup.


"Jendela ditutup bagi tim Biden untuk bertindak," ujar pejabat tersebut.

Parlemen Iran telah menetapkan batas waktu 21 Februari bagi pemerintahan Biden untuk mencabut semua sanksi AS yang diberlakukan setelah mantan Presiden Donald Trump mengeluarkan Washington dari JCPOA dan memberlakukan kebijakan tekanan maksimum.

Lebih lanjut, Takht-Ravanchi menjelaskan, jika AS gagal bertindak tepat waktu, maka bukan hanya pengawas nuklir PBB yang akan diusir, tetapi akses ke situs nuklir negara tidak akan lagi diberikan.

"Kami telah berulang kali mengatakan bahwa jika AS memutuskan untuk kembali ke komitmen internasionalnya dan mencabut semua sanksi ilegal terhadap Iran, kami akan kembali ke implementasi penuh JCPOA, yang akan menguntungkan semua pihak," jelas dia.

Meskipun Biden telah menyatakan niatnya untuk kembali ke JCPOA, namun tidak mudah bagi presiden 78 tahun itu mengambil alih kendali situasi yang telah dirusak oleh Trump/

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken menuturkan, Washington hanya akan kembali ke JCPOA jika Iran bertindak lebih dulu dengan kembali ke kepatuhan penuh.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

Desakan Pecat Nusron Mencuat, Ahmad Doli Memungkinkan jadi Pengganti

Minggu, 20 September 2026 | 05:26

UPDATE

KPK Terbitkan Sprindik Baru Terkait TPPU Wali Kota Madiun Maidi

Rabu, 23 September 2026 | 18:27

Pemerintah Sediakan Pendidikan Gratis Mulai TK hingga SMA Lewat Dana BOS

Rabu, 23 September 2026 | 18:19

IHSG-Rupiah Kompak Parkir di Zona Hijau Usai BI Tahan Suku Bunga

Rabu, 23 September 2026 | 17:58

Beli Tiket MotoGP Indonesia 2026 via wondr by BNI Diskon hingga Rp300 Ribu

Rabu, 23 September 2026 | 17:41

Anggota DPRD Hingga Petinggi LSM Diperiksa KPK dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 23 September 2026 | 17:38

Prabowo Bentuk Tim Khusus Kaji Rencana Gratiskan Kuliah di PTN

Rabu, 23 September 2026 | 17:34

Bos BI Ungkap Investasi Asing Masuk RI Rp7,1Triliun, Ditopang SBN

Rabu, 23 September 2026 | 17:18

Legislator Nasdem Dorong Pembenahan Pelayaran, Belajar dari Kereta Api

Rabu, 23 September 2026 | 17:09

Pemerintah Bisa Lebih Repot Bila Daya Beli Kelas Menengah Terus Tertekan

Rabu, 23 September 2026 | 17:01

Prabowo Pantau Karhutla Sumatra-Kalimantan, 209,78 Hektare Masih Dipadamkan

Rabu, 23 September 2026 | 16:52

Selengkapnya