Berita

Mantan Bendahara Umum DPP KNPI, Lieus Sungkharisma/Net

Politik

Demi Cegah Perpecahan, Lieus Sungkharisma Dukung Langkah KNPI Laporkan Abu Janda

JUMAT, 29 JANUARI 2021 | 08:43 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Langkah hukum DPP KNPI yang melaporkan Permadi Arya alias Abu Janda terkait dugaan ujaran rasis lewat akun Twitter-nya mendapat banyak dukungan. Salah satunya dari mantan Bendahara Umum DPP KNPI, Lieus Sungkharisma.

Menurutnya, apa yang dilakukan DPP KNPI di bawah pimpinan Haris Pertama merupakan suatu yang patut didukung demi tetap kokohnya persatuan Indonesia.

“Demi mencegah Indonesia dari perpecahan akibat ujaran-ujaran SARA dari orang-orang macam Abu Janda itu,” ujar Lieus kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (29/1).


Dukungan Lieus itu bukan tanpa sebab. Pasalnya, Indonesia telah meratifikasi konvensi internasional tentang Penghapusan Segala bentuk Diskriminasi Rasial melalui UU 29/1999. Konvensi itu menjadi pedoman pembentukan UU 40/2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Menurut Lieus, UU itu telah diundangkan pada 10 November 2008 dan secara tegas menyebut bahwa segala tindakan diskriminasi ras dan etnis bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, UUD RI 1945, dan Deklarasi Universal HAM (DUHAM).

“UU ini menegaskan setiap warga negara sama kedudukannya di dalam hukum dan berhak atas perlindungan terhadap setiap bentuk diskriminasi ras dan etnis,” ujar Lieus.

Sayangnya, kata Lieus lagi, meski sudah berlaku selama 12 tahun sejak diundangkan, UU 40/2008 belum efektif menjerat pelaku rasisme atau diskriminasi ras dan etnis.

“Karena itulah orang-orang macam Permadi Arya itu terus saja melakukan tindakan-tindakan atau pernyataan yang rasis,” jelasnya.

Pada Kamis kemarin (28/1), DPP KNPI telah melaporkan Permadi Arya alias Abu Janda ke Bareskrim Polri dengan dugaan ujaran rasialisme lewat akun Twitter-nya terhadap mantan komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai.

“Telah diterima laporan kami secara kooperatif dari pihak polisi bahwa kami telah melaporkan akun Twitter @permadiaktivis1 yang diduga dimiliki saudara Permadi alias Abu Janda,” kata Ketua bidang Hukum KNPI Medya Riszha Lubis di Gedung Bareskrim, Jakarta Selatan.

“Yang kami laporkan adalah dugaan adanya ujaran kebencian dengan memakai SARA dalam tweet-nya tanggal 2 Januari tahun 2021 yang menyebut, kau @nataliuspigai2 apa kapasitas kau, sudah selesai evolusi kau," sambungnya.

Menurut Medya, kata “evolusi” dalam cuitan tersebut yang membuat mereka melaporkan akun itu.

“KNPI menilai, dengan kata itu, akun tersebut diduga telah menyebarkan ujaran kebencian yang sudah jelas maksud dan tujuannya untuk menghina bentuk fisik," ujar Medya.

Lieus menegaskan, dukungannya ini diberikan karena memang itulah salah satu fungsi dari keberadaan KNPI, yakni menjadi tetap utuhnya persatuan Indonesia.

KNPI, baginya, adalah wadah berhimpun para pemuda Indonesia. KNPI adalah organ penting yang dibentuk untuk mempersatukan semua perbedaan yang ada. Baik itu perbedaan suku, etnis, agama, budaya, dan lain-lain.

“Jadi, jika ada seseorang atau sekelompok orang yang dengan sengaja mencoba merusak tatanan persatuan Indonesia itu, maka KNPI wajib bertindak,” tegasnya.

Lebih lanjut Lieus meminta Bareskrim Polri segera menindaklanjuti laporan KNPI ini.

“Jika terhadap dugaan rasis Ambroncius Nababan Polri dengan cepat bertindak dengan menangkap dan menjadikannya tersangka, maka tindakan yang sama juga harus diberlakukan pada Abu Janda. Apalagi yang bersangkutan bukan sekali ini saja bikin kisruh dengan pernyataan-pernyataan di media sosial,” tegas Lieus.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya