Berita

Peluncuran gerakan nasional wakaf uang oleh Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Maruf Amin dan Menteri Keuangan Sri Mulyani/Net

Politik

Sim Salabim Wakaf, Kebingungan Rezim Jokowi Kantong Kempes?

JUMAT, 29 JANUARI 2021 | 03:14 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Keputusan pemerintah untuk meluncurkan gerakan nasional wakaf uang dinilai sebagai bentuk kebingungan rezim Presiden Joko Widodo dalam menutupi kekosongan duit negara.

"Pemerintah melompat dari rencana yang satu ke rencana yang lain. Tidak ada proyeksi keuangan yang baik. Sekarang sim salabim muncul ide menggunakan dana wakaf," kata peneliti dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Salamudin Daeng kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (29/1).

Ide gerakan wakaf yang telah diluncurkan Senin lalu (25/1) ini merupakan sekian dari banyak cara yang sebelumnya dilakukan pemerintah untuk memperbaiki ekonomi. Sebelumnya, kata Salamudin Daeng, ada kebijakan tax amnesty dan soft bank.


"Lompat kesana kemari seperti ini kalau bukan bingung, memang kantong sedang kempes. Sebelumnya pemerintah akan menggunanakan dana soft bank untuk membangun Ibukota baru dan lain-lain, tapi gagal," jelasnya.

Selanjutnya, kata dia, pemerintah berencana menggunakan dana abadi atau SWF. Namun lagi-lagi pemerintah menemukan jalan buntu lantaran dana semacam SWF indonesia yang datang dari dana pensiun PNS, jamsostek, dana haji, dana Asabri, dana pensiun BUM ternyata sudah terpakai.

Sementara dana SWF luar negeri milik negara lain juga dinilai sedang kesusahan dan sulit untuk membiayai proyek-proyek di Indonesia yang dinilainya tidak transparan dan tidak properly.

Satu-satunya andalan menteri keuangan, kata dia, adalah pembiayaan APBN oleh BI dnegan mengacu UU 2/2020 di mana fokus utamanya memberi peran besar kepada BI untuk membiayai APBN.

"Namun BI tampak ketakutan karena dipaksa membiayai defisit APBN lebih dari Rp 1.000 triliun setahun. Ini akan mengulang skandal keuangan di BI," tandasnya.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Aliran Bantuan ke Aceh

Sabtu, 06 Desember 2025 | 04:08

Korban Bencana di Jabar Lebih Butuh Perhatian Dedi Mulyadi

Sabtu, 06 Desember 2025 | 04:44

Bangun Jembatan Harapan

Minggu, 07 Desember 2025 | 02:46

UPDATE

UNJ Gelar Diskusi dan Galang Donasi Kemanusiaan untuk Sumatera

Selasa, 16 Desember 2025 | 12:10

Skandal Sertifikasi K3: KPK Panggil Irjen Kemnaker, Total Aliran Dana Rp81 Miliar

Selasa, 16 Desember 2025 | 12:04

KPU Raih Lembaga Terinformatif dari Komisi Informasi

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:41

Dipimpin Ferry Juliantono, Kemenkop Masuk 10 Besar Badan Publik Informatif

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:13

KPK Janji Usut Anggota Komisi XI DPR Lain dalam Kasus Dana CSR BI-OJK

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:12

Harga Minyak Turun Dipicu Melemahnya Data Ekonomi China

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:03

Kritik “Wisata Bencana”, Prabowo Tak Ingin Menteri Kabinet Cuma Gemar Bersolek

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:56

Din Syamsuddin Dorong UMJ jadi Universitas Kelas Dunia di Usia 70 Tahun

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:54

Tentang Natal Bersama, Wamenag Ingatkan Itu Perayaan Umat Kristiani Kemenag Bukan Lintas Agama

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:46

Dolar AS Melemah di Tengah Pekan Krusial Bank Sentral

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:33

Selengkapnya