Berita

Peluncuran gerakan nasional wakaf uang oleh Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Maruf Amin dan Menteri Keuangan Sri Mulyani/Net

Politik

Sim Salabim Wakaf, Kebingungan Rezim Jokowi Kantong Kempes?

JUMAT, 29 JANUARI 2021 | 03:14 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Keputusan pemerintah untuk meluncurkan gerakan nasional wakaf uang dinilai sebagai bentuk kebingungan rezim Presiden Joko Widodo dalam menutupi kekosongan duit negara.

"Pemerintah melompat dari rencana yang satu ke rencana yang lain. Tidak ada proyeksi keuangan yang baik. Sekarang sim salabim muncul ide menggunakan dana wakaf," kata peneliti dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Salamudin Daeng kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (29/1).

Ide gerakan wakaf yang telah diluncurkan Senin lalu (25/1) ini merupakan sekian dari banyak cara yang sebelumnya dilakukan pemerintah untuk memperbaiki ekonomi. Sebelumnya, kata Salamudin Daeng, ada kebijakan tax amnesty dan soft bank.


"Lompat kesana kemari seperti ini kalau bukan bingung, memang kantong sedang kempes. Sebelumnya pemerintah akan menggunanakan dana soft bank untuk membangun Ibukota baru dan lain-lain, tapi gagal," jelasnya.

Selanjutnya, kata dia, pemerintah berencana menggunakan dana abadi atau SWF. Namun lagi-lagi pemerintah menemukan jalan buntu lantaran dana semacam SWF indonesia yang datang dari dana pensiun PNS, jamsostek, dana haji, dana Asabri, dana pensiun BUM ternyata sudah terpakai.

Sementara dana SWF luar negeri milik negara lain juga dinilai sedang kesusahan dan sulit untuk membiayai proyek-proyek di Indonesia yang dinilainya tidak transparan dan tidak properly.

Satu-satunya andalan menteri keuangan, kata dia, adalah pembiayaan APBN oleh BI dnegan mengacu UU 2/2020 di mana fokus utamanya memberi peran besar kepada BI untuk membiayai APBN.

"Namun BI tampak ketakutan karena dipaksa membiayai defisit APBN lebih dari Rp 1.000 triliun setahun. Ini akan mengulang skandal keuangan di BI," tandasnya.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

UPDATE

Investigasi Kecelakaan Jeju Air Mandek, Keluarga Korban Geram ? ?

Sabtu, 27 Desember 2025 | 17:52

Legislator Nasdem Dukung Pengembalian Dana Korupsi untuk Kesejahteraan Rakyat

Sabtu, 27 Desember 2025 | 17:43

Ledakan Masjid di Suriah Tuai Kecaman PBB

Sabtu, 27 Desember 2025 | 16:32

Presiden Partai Buruh: Tidak Mungkin Biaya Hidup Jakarta Lebih Rendah dari Karawang

Sabtu, 27 Desember 2025 | 16:13

Dunia Usaha Diharapkan Terapkan Upah Sesuai Produktivitas

Sabtu, 27 Desember 2025 | 15:26

Rehabilitasi Hutan: Strategi Mitigasi Bencana di Sumatera dan Wilayah Lain

Sabtu, 27 Desember 2025 | 15:07

Pergub dan Perda APBD DKI 2026 Disahkan, Ini Alokasinya

Sabtu, 27 Desember 2025 | 14:52

Gebrakan Sony-Honda: Ciptakan Mobil untuk Main PlayStation

Sabtu, 27 Desember 2025 | 14:24

Kebijakan Purbaya Tak Jauh Beda dengan Sri Mulyani, Reshuffle Menkeu Hanya Ganti Figur

Sabtu, 27 Desember 2025 | 14:07

PAN Dorong Perlindungan dan Kesejahteraan Tenaga Administratif Sekolah

Sabtu, 27 Desember 2025 | 13:41

Selengkapnya