Berita

Peluncuran gerakan nasional wakaf uang oleh Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Maruf Amin dan Menteri Keuangan Sri Mulyani/Net

Politik

Sim Salabim Wakaf, Kebingungan Rezim Jokowi Kantong Kempes?

JUMAT, 29 JANUARI 2021 | 03:14 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Keputusan pemerintah untuk meluncurkan gerakan nasional wakaf uang dinilai sebagai bentuk kebingungan rezim Presiden Joko Widodo dalam menutupi kekosongan duit negara.

"Pemerintah melompat dari rencana yang satu ke rencana yang lain. Tidak ada proyeksi keuangan yang baik. Sekarang sim salabim muncul ide menggunakan dana wakaf," kata peneliti dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Salamudin Daeng kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (29/1).

Ide gerakan wakaf yang telah diluncurkan Senin lalu (25/1) ini merupakan sekian dari banyak cara yang sebelumnya dilakukan pemerintah untuk memperbaiki ekonomi. Sebelumnya, kata Salamudin Daeng, ada kebijakan tax amnesty dan soft bank.


"Lompat kesana kemari seperti ini kalau bukan bingung, memang kantong sedang kempes. Sebelumnya pemerintah akan menggunanakan dana soft bank untuk membangun Ibukota baru dan lain-lain, tapi gagal," jelasnya.

Selanjutnya, kata dia, pemerintah berencana menggunakan dana abadi atau SWF. Namun lagi-lagi pemerintah menemukan jalan buntu lantaran dana semacam SWF indonesia yang datang dari dana pensiun PNS, jamsostek, dana haji, dana Asabri, dana pensiun BUM ternyata sudah terpakai.

Sementara dana SWF luar negeri milik negara lain juga dinilai sedang kesusahan dan sulit untuk membiayai proyek-proyek di Indonesia yang dinilainya tidak transparan dan tidak properly.

Satu-satunya andalan menteri keuangan, kata dia, adalah pembiayaan APBN oleh BI dnegan mengacu UU 2/2020 di mana fokus utamanya memberi peran besar kepada BI untuk membiayai APBN.

"Namun BI tampak ketakutan karena dipaksa membiayai defisit APBN lebih dari Rp 1.000 triliun setahun. Ini akan mengulang skandal keuangan di BI," tandasnya.

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Abu Janda Cs Jangan Sampai Lolos

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:00

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Wali Murid Sekolah Islam Terpadu di Tangerang Korban Investasi Bodong Lapor Polisi

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:13

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

PSI Ketar-ketir Lawan Jusuf Kalla

Jumat, 08 Mei 2026 | 06:47

UPDATE

Konversi LPG Ke CNG Jangan Sampai Jadi "Luka Baru" Indonesia

Rabu, 13 Mei 2026 | 20:11

Apa Itu Love Scamming? Waspada Ciri-Cirinya

Rabu, 13 Mei 2026 | 20:04

Rano Karno Ingin JIS Sekelas San Siro

Rabu, 13 Mei 2026 | 19:49

Prabowo Geram Devisa Hasil Ekspor Sawit-Batu Bara Tak Disimpan di Indonesia

Rabu, 13 Mei 2026 | 19:42

KPK Didesak Tetapkan Tersangka Baru Kasus Korupsi DJKA

Rabu, 13 Mei 2026 | 19:38

Ini Strategi OJK Jaga Bursa usai 18 Saham RI Dicoret MSCI

Rabu, 13 Mei 2026 | 19:35

Cot Girek dan Ujian Menjaga Kepastian Hukum

Rabu, 13 Mei 2026 | 19:27

Prabowo Bakal Renovasi 5 Ribu Puskesmas dari Duit Sitaan Satgas PKH

Rabu, 13 Mei 2026 | 19:25

Prabowo Siapkan Satgas Deregulasi demi Pangkas Keruwetan Izin Usaha

Rabu, 13 Mei 2026 | 19:11

Kementerian PU Bangun Akses Tol, Maksimalkan Konektivitas Kota Salatiga

Rabu, 13 Mei 2026 | 19:02

Selengkapnya