Berita

Tim hukum DPP KNPI masuk ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Bareskrim Polri/RMOL

Hukum

DPP KNPI Resmi Laporkan Abu Janda Ke Bareskrim Polri Terkait Kasus Dugaan Rasisme

KAMIS, 28 JANUARI 2021 | 11:35 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Dewan Pimpinan Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI) resmi melaporkan Permadi Arya alias Abu Janda ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri terkait dugaan rasis terhadap mantan Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai.

Pantauan Kantor Berita Politik RMOL di Gedung Bareskrim, tim hukum DPP KNPI telah masuk ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Bareskrim Polri.

Sebelumnya, Ketua Umum DPP KNPI Haris Pertama meminta agar Polri tegas kepada buzzer pemecah belah seperti Abu Janda. Menurutnya, Abu Janda merupakan orang yang pertama kali melontarkan kalimat rasis terhadap Natalius Pigai sebelum kelompok pendukung Jokowi lainya.

"Kami yakin Polri akan menindak tegas Abu Janda. Karena ini bertentangan dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika," kata Haris Pertama dalam keterangan persnya, Selasa (26/1).

Haris menilai pernyataan Abu Janda tidak mencerminkan prinsip kebhinnekaan dan tidak menghargai perbedaan suku, agama ras dan antargolongan (SARA).

"Polri sebagai aparat penegak hukum jangan ragu untuk melakukan penegakan hukum terhadap kasus ini secara cepat dan tegas," ujarnya.

Seperti diberitakan, Abu Janda di akun Twitter miliknya mengejek Natalius Pigai dengan sebutan evolusi.

"Kau @NataliusPigai2 apa kapasitas kau? Sudah selesai evolusi belom kau?" ungkap Permadi.

Haris sangat menyangkan pernyataan rasis yang dilontarkan oleh sekelompok orang yang kerap menggaungkan Pancasila.

"Meski berbeda dukungan politik. Tidak pantas melontarkan kata-kata rasis. Orang semacam Abu Janda harus segera ditangkap. Ini juga merusak citra pemerintah Jokowi," tegasnya.

Populer

Viral Video Demo PT Sentul City, Don Adam: Revolusi Dimulai dari Sentul?

Senin, 13 September 2021 | 22:01

Sentul City Sewa Preman Serobot Tanah Warga, RR: Pengusaha Berani Kurang Ajar karena Tahu Penguasa Gak Bela Rakyat

Jumat, 10 September 2021 | 01:37

Satu Suara, Menlu Meksiko, Indonesia, Korsel, Turki dan Australia Ajak Masyarakat Internasional Bantu Rakyat Afghanistan

Sabtu, 11 September 2021 | 15:36

Jokowi Rangking Tiga Tangani Covid-19, PKS: Wajar, Kalau Menhan Nomor Dua Itu Baru Pertanyaan

Kamis, 09 September 2021 | 13:10

Balas Ali Ngabalin, Ketum ProDEM: Prestasi Ko Apa, Jadi Penjilat Ko Bangga?

Senin, 13 September 2021 | 11:39

Tito-Tjahjo Tukar Guling? Ray Rangkuti: Spekulasi PDIP Ingin Kontrol Plt Tidak Berlebihan

Rabu, 15 September 2021 | 21:22

Dugaan Syafril Sjofyan, Ali Ngabalin Alami Gejala Kejiwaan

Senin, 13 September 2021 | 20:55

UPDATE

Meutya Hafid Minta Pemerintah Kuatkan Literasi Digital pada Generasi Muda

Kamis, 16 September 2021 | 22:12

Plt Kadis PU HSU Kalsel Patok Uang Fee 15 persen ke Pemenang Lelang Proyek Irigasi

Kamis, 16 September 2021 | 21:57

Tarik Ulur Jadwal Pemilu, Pemerintah Gelar Rapat Internal

Kamis, 16 September 2021 | 21:57

KLHK Berhentikan Operasionalisasi Penambangan Emas Perusahaan Tak Berizin di Sulut

Kamis, 16 September 2021 | 21:54

Resmikan GOR Sekda Saefullah, Anies: Jadi Penanda Aliran Pahala tanpa Henti

Kamis, 16 September 2021 | 21:39

KPK Beberkan Konstruksi Perkara OTT Plt Kadis PU Kabupaten HSU Kalsel

Kamis, 16 September 2021 | 21:23

OTT di Kalimantan Selatan, KPK Tetapkan Tiga Tersangka

Kamis, 16 September 2021 | 21:00

Pagu Rp 86 Triliun untuk Pemilu dan Pilkada 2024 Diprotes DPR, KPU: Itu Termasuk Penguatan Infrastruktur

Kamis, 16 September 2021 | 20:53

OTT KPK di Kalsel Amankan 7 Orang Berikut Uang Tunai Rp 345 Juta

Kamis, 16 September 2021 | 20:50

Sesuai Konstitusi, HAM Indonesia Dukung KPK Pecat 56 Pegawai Tak Lolos TWK

Kamis, 16 September 2021 | 20:48

Selengkapnya