Berita

Ketua Umum DPP KNPI Haris Pertama/Net

Politik

DPP KNPI Akan Kawal Gugatan Pilkada Fakfak Di MK

KAMIS, 28 JANUARI 2021 | 08:50 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Dewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI) memastikan akan mengawal dengan ketat gugatan Pilkada Fakfak 2020 di Mahkamah Konstitusi (MK).

Dalam kasus ini, pasangan calon nomor 01, Samaun Dahlan dan Clifford H. Ndandarmana menggugat hasil penghitungan suara yang dimenangkan oleh pasangan Untung Tamsil dan Yohana Dina Hindom.

Di mana berdasarkan hasil rekapitulasi KPU, pasangan independen Uta-Yoh meraih 20.271 (51,04 persen) suara. Sementara pasangan Samaun-Clifford meraih 19.446 (47,96 persen) suara.


Bagi Ketua Umum DPP KNPI Haris Pertama, Untung Tamsil merupakan sosok pemuda yang menorehkan sejarah sebagai paslon bupati yang maju melalui jalur independen dan mampu menumbangkan kekuatan 11 partai politik pengusung paslon Samaun Dahlan dan Cliford H Ndandarmana.

“Sejarah mencatat bahwa pasangan independen pertama yang berkiprah dalam politik praktis di Fakfak, dalam kurun waktu relatif lama, semenjak pemilihan langsung digelar,” ujarnya kepada wartawan, Kamis (28/1).

Untung Tamsil sendiri merupakan pengurus DPP KNPI dan Ketua DPD KNPI Kabupaten Fakfak periode 2012 hingga 2015.

Haris Pertama yakin Untung Tamsil yang merupakan pengurus DPP KNPI dan Ketua DPD KNPI Kabupaten Fakfak periode 2012 hingga 2015, menang secara fair dan tidak melakukan kecurangan selama pilkada.

“Di mana letaknya kecurangan Untung Tamsil? Sedangkan dia maju dari jalur independen. Tidak mungkin seorang independen bermain curang,” ujarnya.

Oleh karena itu, DPP KNPI akan mengawal gugatan di MK yang diajukan pasangan calon nomor urut 01 Samaun Dahlan dan Clifford H  Ndandarmana.

“Kami yakin MK tidak dapat diintervensi dan akan mengeluarkan keputusan yang seadil-adilnya. Jangan sampai MK diintervensi oleh oknum yang menginginkan Pilkada Fakfak berjalan dengan tidak jujur,” tutupnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya