Berita

Tokoh nasional, DR Rizal Ramli/Net

Politik

Rizal Ramli: Ekonomi China Tetap Pro Rakyat Walau Otoriter, Kalau Kita Ugal-ugalan

KAMIS, 28 JANUARI 2021 | 07:57 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Pemerintah China seolah tengah dijadikan sebagai role model bagi pemimpin di Indonesia dalam menjalankan roda pemerintahan.

Disebutkan seolah negeri tirai bambu itu berhasil membangun perekonomiannya dengan baik karena pemerintahan yang otoriter, sehingga semua berjalan lancar.

“(Ada anggapan) mereka otoriter, makanya kita harus otoriter,” tutur tokoh nasional DR. Rizal Ramli dalam wawancara berjudul “Ini Bahayanya Perpres Ekstremisme, Nomor 7 Tahun 2021 Menurut Rizal Ramli” yang diunggah di akun YouTube, MySharing TV pada beberapa hari lalu.


Namun pada praktiknya, Rizal Ramli melihat ada bagian penting yang justru tidak ditiru, yaitu soal kebijakan ekonomi China yang pro dengan rakyatnya.

Secara ekonomi, pemerintah China berhasil mengurangi orang miskin hingga ratusan juta dalam kurun sepuluh tahun. Mereka mengangkat ekonomi rakyatnya dari posisi miskin sekali.  

Padahal di tahun 1970an pendapatan per kapita mereka hanya sebesar 50 dolar AS, sementara Indonesia dua kali lebih besar, yakni mencapai 100 dolar AS.

“Sekarang pendapatan China hampir 3 kali kita. China kebijakan ekonominya pro rakyat, kita malah liberalisme ugal-ugalan,” tegasnya.

Intinya, China berhasil memanfaatkan negara untuk memacu ekonomi mereka. Sementara Indonesia sebatas mencontek gaya otoriter China.

“Tapi pertanyaannya untuk apa. Yang ada semakin otoriter semakin gambang KKN, bukan pembangunan maju,” tutupnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya